Gubernur Pramono Ungkap Modernisasi Halal Bihalal oleh Muhammadiyah
Sabtu, 04 April 2026 - 11:49 WIB
"Bukan halal bihalal tapi alal bialal atau lebih khusus lagi adalah chalal bichalal pada waktu itu," kata Gubernur ke-16 DKI Jakarta tersebut.
Setelah bergulirnya waktu, kata Pramono, setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 1948, kata chalal bi chalal kemudian berkembang menjadi halal bihalal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta, Abu Bakar menjelaskan, istilah 'Halal Bihalal' pertama kali diperkenalkan pada tahun 1924 oleh seorang warga Muhammadiyah di Gombong bernama Rachmad. Saat itu, istilah tersebut ditulis dalam ejaan lama sebagai 'Chalal Bichalal' atau 'Alal Bahalal'.
"Tepatnya pada 1926 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1344 Hijriah, istilah 'Halal Bihalal' kembali muncul dalam Suara Muhammadiyah. Dalam edisi tersebut, istilah ini digunakan lebih jelas sebagai ajakan untuk bersilaturahmi, meski masih sebatas gagasan internal dan belum menjadi keputusan resmi organisasi," katanya.
Popularitas istilah ini mulai meluas secara nasional pada tahun 1948. Saat itu, tokoh Nahdlatul Ulama KH. Wahab Chasbullah bersama Presiden Soekarno mempopulerkannya dalam konteks politik dan kebangsaan di Istana Negara.
Setelah bergulirnya waktu, kata Pramono, setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 1948, kata chalal bi chalal kemudian berkembang menjadi halal bihalal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta, Abu Bakar menjelaskan, istilah 'Halal Bihalal' pertama kali diperkenalkan pada tahun 1924 oleh seorang warga Muhammadiyah di Gombong bernama Rachmad. Saat itu, istilah tersebut ditulis dalam ejaan lama sebagai 'Chalal Bichalal' atau 'Alal Bahalal'.
"Tepatnya pada 1926 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1344 Hijriah, istilah 'Halal Bihalal' kembali muncul dalam Suara Muhammadiyah. Dalam edisi tersebut, istilah ini digunakan lebih jelas sebagai ajakan untuk bersilaturahmi, meski masih sebatas gagasan internal dan belum menjadi keputusan resmi organisasi," katanya.
Popularitas istilah ini mulai meluas secara nasional pada tahun 1948. Saat itu, tokoh Nahdlatul Ulama KH. Wahab Chasbullah bersama Presiden Soekarno mempopulerkannya dalam konteks politik dan kebangsaan di Istana Negara.
Lihat Juga :