Wakapolda Papua Barat: Tata Kelola Kebijakan Sebaiknya Berbasis Risiko

MANOKWARI - Pembangunan daerah di era modern menuntut kebijakan yang tidak hanya responsif secara politik, tetapi juga berbasis kajian ilmiah dan manajemen risiko. Kebijakan publik yang efektif lahir dari integrasi antara riset akademik, pengalaman lapangan, dan akuntabilitas institusi.

Hal ini disampaikan Wakapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol. Sulastiana dalam orasi ilmiah Wisuda Sarjana Angkatan I Universitas Caritas Indonesia, Sabtu (28/3/2026). Orasi ilmiah bertema refleksi tentang relasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kepemimpinan.



Dalam paparannya, Sulastiana menggarisbawahi pentingnya tata kelola kebijakan berbasis risiko sebagai pendekatan yang semakin relevan di tengah kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan keamanan.

"Kebijakan publik yang efektif lahir dari integrasi antara riset akademik, pengalaman lapangan, dan akuntabilitas institusi," kata Sulistiana di hadapan sekitar 200 wisudawan, Gubernur Papua Barat Ketua DPR Provinsi Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, pimpinan perguruan tinggi, Forum Komunikasi Kerukunan Suku Nusantara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta Kepala LLDIKTI Wilayah IV.