Ketua DPW Perindo Provinsi Papua Tengah Apresiasi Langkah Awal Pemprov terkait Bantuan Beasiswa Pendidikan
Senin, 02 Februari 2026 - 11:06 WIB
Dalam keterangannya kepada awak media di Nabire, Amandus Pigai menyatakan bahwa sektor pendidikan adalah kunci utama pembangunan di Papua Tengah. Ia melihat kebijakan Gubernur Papua Tengah Bapak Meki Fritz Nawipa, SH dalam mengalokasikan anggaran untuk beasiswa merupakan bukti kehadiran negara dalam menjawab kerinduan masyarakat akan akses pendidikan yang berkualitas.
"Kami dari DPW Perindo sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat krusial. Memberikan bantuan pendidikan berarti kita sedang membangun fondasi masa depan Papua Tengah melalui anak-anak muda kita," ujar Amandus.
Meski memberikan pujian, Amandus juga mengingatkan agar proses seleksi dan penyaluran beasiswa ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya prioritas bagi anak-anak asli Papua (OAP) yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki semangat belajar yang tinggi.
"Harapan kita, bantuan ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Jangan sampai ada kendala administratif yang menghambat hak pendidikan mereka. Pengawasan harus diperketat agar program yang mulia ini tidak disalahgunakan," tegasnya.
"Kami dari DPW Perindo sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat krusial. Memberikan bantuan pendidikan berarti kita sedang membangun fondasi masa depan Papua Tengah melalui anak-anak muda kita," ujar Amandus.
Meminta Transparansi dan Ketepatan Sasaran
Meski memberikan pujian, Amandus juga mengingatkan agar proses seleksi dan penyaluran beasiswa ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya prioritas bagi anak-anak asli Papua (OAP) yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki semangat belajar yang tinggi.
"Harapan kita, bantuan ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Jangan sampai ada kendala administratif yang menghambat hak pendidikan mereka. Pengawasan harus diperketat agar program yang mulia ini tidak disalahgunakan," tegasnya.
Lihat Juga :