KemenPANRB Puji MPP Banda Aceh dapat Dijadikan Rujukan untuk Sumatera
Rabu, 16 September 2020 - 17:19 WIB
Aminullah akan kembangkan Food Court di Lantai IV.
BANDA ACEH - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memuji keberhasilan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dalam membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pusat pelayanan publik terintegrasi pertama di Aceh dan keempat di Pulau Sumatera yang terletak di lantai tiga gedung Pasar Aceh Baru itu kini menjelma menjadi rujukan bagi banyak kabupaten/kota di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I KemenPANRB Noviana Andrina saat bertemu Aminullah di pendopo, Senin 14 September 2020, pagi.
Pujian pemerintah pusat atas keberhasilan mantan Dirut Bank Aceh cukup berdasar. “Kehadiran MPP ini sangat ditunggu karena memudahkan masyarakat, dan kini MPP Banda Aceh menjadi rujukan untuk wilayah Sumatra,” ungkapnya.
Menurutnya, fokus dan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah begitu menentukan dalam menghadirkan MPP yang nyaman. “Lokasi MPP di sini juga sangat strategis sehingga mampu menggeliatkan perekonomian kota,” kata Noviana yang akan turut meninjau kesiapan grand opening MPP Banda Aceh oleh MenPANRB dalam waktu dekat.
Namun begitu, katanya lagi, masih ada sejumlah hal yang mesti dibenahi oleh Pemko Banda Aceh. “Salah satunya menata arus lalu lintas ke MPP. Di sana kerap macet akibat parkir yang masih belum teratur. Kemudian kalau bisa, angkutan umum juga tidak masuk ke Jalan Diponegoro.”
Hal lainnya, ia mengusulkan agar Lantai IV (top roof) Pasar Aceh -di atas MPP- diberdayakan sebagai Pusat Jajajan Serba Ada (Pujasera) atau food court. “Dengan begitu kawasan itu akan semakin ramai. Nanti MPP pun bisa berinovasi untuk membuka layanan pada malam hari misalnya,” kata dia.
Secara khusus, ungkap Noviana, kedatangan dirinya dan rombongan kali ini ke Banda Aceh untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik. “Tahun ini kami akan menilai dua dinas, yakni DPMPTSP dan Disdukcapil. RSUD Meuraxa kita skip karena sedang fokus menangani pandemi Covid-19.”
Pada tahun lalu, ketiga OPD Banda Aceh tersebut berhasil mendapatkan nilai A minus dengan total indeks 4,05. “Angkanya lebih tinggi dari Provinsi Aceh (3,29) dan di atas kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tahun ini harapan kami hasilnya bisa lebih baik, minimal tidak turun dari tahun sebelumnya,” katanya.
Pusat pelayanan publik terintegrasi pertama di Aceh dan keempat di Pulau Sumatera yang terletak di lantai tiga gedung Pasar Aceh Baru itu kini menjelma menjadi rujukan bagi banyak kabupaten/kota di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I KemenPANRB Noviana Andrina saat bertemu Aminullah di pendopo, Senin 14 September 2020, pagi.
Pujian pemerintah pusat atas keberhasilan mantan Dirut Bank Aceh cukup berdasar. “Kehadiran MPP ini sangat ditunggu karena memudahkan masyarakat, dan kini MPP Banda Aceh menjadi rujukan untuk wilayah Sumatra,” ungkapnya.
Menurutnya, fokus dan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah begitu menentukan dalam menghadirkan MPP yang nyaman. “Lokasi MPP di sini juga sangat strategis sehingga mampu menggeliatkan perekonomian kota,” kata Noviana yang akan turut meninjau kesiapan grand opening MPP Banda Aceh oleh MenPANRB dalam waktu dekat.
Namun begitu, katanya lagi, masih ada sejumlah hal yang mesti dibenahi oleh Pemko Banda Aceh. “Salah satunya menata arus lalu lintas ke MPP. Di sana kerap macet akibat parkir yang masih belum teratur. Kemudian kalau bisa, angkutan umum juga tidak masuk ke Jalan Diponegoro.”
Hal lainnya, ia mengusulkan agar Lantai IV (top roof) Pasar Aceh -di atas MPP- diberdayakan sebagai Pusat Jajajan Serba Ada (Pujasera) atau food court. “Dengan begitu kawasan itu akan semakin ramai. Nanti MPP pun bisa berinovasi untuk membuka layanan pada malam hari misalnya,” kata dia.
Secara khusus, ungkap Noviana, kedatangan dirinya dan rombongan kali ini ke Banda Aceh untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik. “Tahun ini kami akan menilai dua dinas, yakni DPMPTSP dan Disdukcapil. RSUD Meuraxa kita skip karena sedang fokus menangani pandemi Covid-19.”
Pada tahun lalu, ketiga OPD Banda Aceh tersebut berhasil mendapatkan nilai A minus dengan total indeks 4,05. “Angkanya lebih tinggi dari Provinsi Aceh (3,29) dan di atas kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tahun ini harapan kami hasilnya bisa lebih baik, minimal tidak turun dari tahun sebelumnya,” katanya.
tulis komentar anda