AMIWB Desak Kapolres Wajo Evaluasi Kinerja Kanit Tipikor
Rabu, 16 September 2020 - 17:16 WIB
Ketua Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB), Herianto Ardi. Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
WAJO - Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) mendesak Kapolres Wajo mengevaluasi kinerja Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) IPDA Syariduddin. Desakan itu tidak lepas dari sejumlah kasus korupsi yang disebut mandek penanganannya.
Ketua AMIWB, Herianto Ardi menilai, kinerja unit Tipikor Polres Wajo gagal dan tekesan masuk angin dalam menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Wajo.
Tak adanya progres dari penanganan kasus dugaan korupsi kata Herianto, memuncukan penilaian negatif terhadap Tipikor Polres Wajo.
"Yang paling hangat saat ini, kasus indikasi korupsi Kepala Desa Cinnongtabi, sampai sekarang perkembangannya jalan di tempat, bahkan isu yang beredar di masyarakat bahwa pihak kepolisian diduga telah melakukan permufakatan jahat agar kasus tersebut tidak ditindak lanjuti," katanya kepada SINDOnews, Rabu (16/9/2020).
Kondisi itu diperparah dengan sikap pihak kepolisian yang irit bicara terkait perkembangan kasus dugaan korupsi di Wajo.
Padahal, lanjut Ardi, tugas pokok Polri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah penegakan hukum. Progresivitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum tersebut dapat diukur melalui penuntasan kasus-kasus dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
"Kami menganggap IPDA Syarifuddin tidak mampu menjalankan tugasnya, Kapolres Wajo harus mengevalusi kinerja anak buahnya, silahkan mundur. Kami bosan dengan janji- janji. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Korupsi menghancurkan daerah dan hanya menyengsarakan rakyat," tegasnya.
Ketua AMIWB, Herianto Ardi menilai, kinerja unit Tipikor Polres Wajo gagal dan tekesan masuk angin dalam menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Wajo.
Tak adanya progres dari penanganan kasus dugaan korupsi kata Herianto, memuncukan penilaian negatif terhadap Tipikor Polres Wajo.
"Yang paling hangat saat ini, kasus indikasi korupsi Kepala Desa Cinnongtabi, sampai sekarang perkembangannya jalan di tempat, bahkan isu yang beredar di masyarakat bahwa pihak kepolisian diduga telah melakukan permufakatan jahat agar kasus tersebut tidak ditindak lanjuti," katanya kepada SINDOnews, Rabu (16/9/2020).
Kondisi itu diperparah dengan sikap pihak kepolisian yang irit bicara terkait perkembangan kasus dugaan korupsi di Wajo.
Padahal, lanjut Ardi, tugas pokok Polri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah penegakan hukum. Progresivitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum tersebut dapat diukur melalui penuntasan kasus-kasus dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
"Kami menganggap IPDA Syarifuddin tidak mampu menjalankan tugasnya, Kapolres Wajo harus mengevalusi kinerja anak buahnya, silahkan mundur. Kami bosan dengan janji- janji. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Korupsi menghancurkan daerah dan hanya menyengsarakan rakyat," tegasnya.
tulis komentar anda