Belasan Ribu Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Aksi Damai 18 Desember 2025
Jum'at, 12 Desember 2025 - 22:10 WIB
“Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan meminta Presiden agar memberikan dukungan dan perhatian lebih serius terhadap masa depan perikanan nasional,” katanya.
Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan SNI. Pertama, perlunya peninjauan kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif bagi nelayan lokal. Kedua, evaluasi terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
Ketiga, penyesuaian beban biaya seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi daerah, dan PBB laut yang dinilai memberatkan operasional nelayan dan usaha perikanan. Keempat, pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Hadi kembali menegaskan aksi damai ini dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. “Kami ingin menunjukkan bahwa nelayan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kami percaya pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi ini demi kemajuan perikanan Indonesia,” sambungnya.
SNI juga menyampaikan bahwa aksi ini berpotensi berdampak terhadap kelancaran distribusi ikan di beberapa daerah. Namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia. SNI berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.
Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan SNI. Pertama, perlunya peninjauan kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif bagi nelayan lokal. Kedua, evaluasi terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
Ketiga, penyesuaian beban biaya seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi daerah, dan PBB laut yang dinilai memberatkan operasional nelayan dan usaha perikanan. Keempat, pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Hadi kembali menegaskan aksi damai ini dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. “Kami ingin menunjukkan bahwa nelayan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kami percaya pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi ini demi kemajuan perikanan Indonesia,” sambungnya.
SNI juga menyampaikan bahwa aksi ini berpotensi berdampak terhadap kelancaran distribusi ikan di beberapa daerah. Namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia. SNI berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.
Lihat Juga :