Rekan Indonesia Sebut Pemkot Jaksel Belum Peduli Masalah Kesehatan
Selasa, 25 November 2025 - 23:29 WIB
“Angka TBC di Jaksel sangat tinggi, tapi pemerintah kota tidak terlihat berupaya serius mengajak relawan untuk memperkuat deteksi dini dan pendampingan pasien. Padahal kami sudah berulang kali menyampaikan data lapangan dan kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Tian, Selasa (25/11/2025).
Selain TBC, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) juga berulang setiap tahun. Sepanjang 2024 dan awal 2025, laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan ribuan kasus DBD di tingkat provinsi dengan Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah penyumbang utama.
“DBD ini masalah tahunan. Tapi pola penanganannya tidak berubah. Kami jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan atau edukasi komunitas. Pemerintah kota seperti menunggu kasus meledak dulu baru bergerak,” katanya.
Sebagai organisasi relawan kesehatan, Rekan Indonesia selama bertahun-tahun terlibat dalam pendampingan pasien TBC, edukasi sanitasi, sosialisasi PHBS, pemetaan wilayah risiko, serta advokasi layanan bagi kelompok rentan. Semua laporan tersebut secara berkala disampaikan kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
Namun, sebagian besar masukan hanya masuk meja, tidak masuk kebijakan. “Kami sudah mengajukan banyak rekomendasi, mulai dari evaluasi kasus hingga usulan program kolaboratif. Tapi hampir semua tidak ditindaklanjuti. Kami siap bekerja, tapi pemerintah kotanya tidak membuka pintu,” ujar Tian.
Selain TBC, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) juga berulang setiap tahun. Sepanjang 2024 dan awal 2025, laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan ribuan kasus DBD di tingkat provinsi dengan Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah penyumbang utama.
“DBD ini masalah tahunan. Tapi pola penanganannya tidak berubah. Kami jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan atau edukasi komunitas. Pemerintah kota seperti menunggu kasus meledak dulu baru bergerak,” katanya.
Sebagai organisasi relawan kesehatan, Rekan Indonesia selama bertahun-tahun terlibat dalam pendampingan pasien TBC, edukasi sanitasi, sosialisasi PHBS, pemetaan wilayah risiko, serta advokasi layanan bagi kelompok rentan. Semua laporan tersebut secara berkala disampaikan kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
Namun, sebagian besar masukan hanya masuk meja, tidak masuk kebijakan. “Kami sudah mengajukan banyak rekomendasi, mulai dari evaluasi kasus hingga usulan program kolaboratif. Tapi hampir semua tidak ditindaklanjuti. Kami siap bekerja, tapi pemerintah kotanya tidak membuka pintu,” ujar Tian.
Lihat Juga :