Desak KLH Tinjau Ulang Penutupan Kawasan Puncak, DPR: Jangan Hantam Kromo

Mulyadi mengaku sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta Istana melalui sekretaris pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.

“Saya sudah bicara dengan dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” tandasnya.

Menurut Mulyadi, pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dijalankan.

“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.

Akibat penyegelan ini, lanjutnya, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Banyak masyarakat yang tidak bisa keluar mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan