Di FGD Himapolindo, Ketua Baleg DPR: Suara Mahasiswa Bentuk Nyata Pancasila Dihayati
Selasa, 16 September 2025 - 16:29 WIB
Thariq juga menyinggung Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu berarti, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional tidak boleh jatuh ke tangan segelintir elite atau oligarki.
"Semangat pasal ini harus menjadi landasan agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkapnya.
Thariq menyampaikan dukungan solidaritas pada perjuangan masyarakat 3 desa yakni Desa Pelanjau Jaya, Desa Teluk Bayur, dan Desa Suka Karya di Kabupten Ketapang Kalimantan Barat agar tetap semangat mengusung makna dari Pasal 33 UUD 1945 dalam memperjuangkan lahan yang saat ini tengah dikuasai perusahaan sawit.
Dalam diskusi, para pembicara menyoroti isu utama terkait Meaningful Participation, urgensi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah arus globalisasi dan oligarki politik. Suasana FGD berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa yang menyampaikan pandangan kritis serta pertanyaan substantif kepada para narasumber.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Mayjen TNI (Purn) Sturman Pandjaitan, Wakil Ketua Baleg/Kapoksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung, Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri, Kapoksi PDIP I Nyoman Parta, Kapoksi Gerindra Sumail Abdullah), Kapoksi PKB Daniel Johan, Kapoksi Demokrat Benny K. Harman, Sekjen DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara Fernando Duling, Akademisi Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman, Akademisi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Rizca Yunike Putri, Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Prof. Abdul Chalik, Ketua Umum Himapolindo Thariq Rifqy Verdyansyah, Kepala Departemen Himapolindo Korwil VI R.A. Saskia Putri Sanjono.
"Semangat pasal ini harus menjadi landasan agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkapnya.
Thariq menyampaikan dukungan solidaritas pada perjuangan masyarakat 3 desa yakni Desa Pelanjau Jaya, Desa Teluk Bayur, dan Desa Suka Karya di Kabupten Ketapang Kalimantan Barat agar tetap semangat mengusung makna dari Pasal 33 UUD 1945 dalam memperjuangkan lahan yang saat ini tengah dikuasai perusahaan sawit.
Dalam diskusi, para pembicara menyoroti isu utama terkait Meaningful Participation, urgensi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah arus globalisasi dan oligarki politik. Suasana FGD berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa yang menyampaikan pandangan kritis serta pertanyaan substantif kepada para narasumber.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Mayjen TNI (Purn) Sturman Pandjaitan, Wakil Ketua Baleg/Kapoksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung, Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri, Kapoksi PDIP I Nyoman Parta, Kapoksi Gerindra Sumail Abdullah), Kapoksi PKB Daniel Johan, Kapoksi Demokrat Benny K. Harman, Sekjen DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara Fernando Duling, Akademisi Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman, Akademisi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Rizca Yunike Putri, Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Prof. Abdul Chalik, Ketua Umum Himapolindo Thariq Rifqy Verdyansyah, Kepala Departemen Himapolindo Korwil VI R.A. Saskia Putri Sanjono.
(cip)
Lihat Juga :