Di FGD Himapolindo, Ketua Baleg DPR: Suara Mahasiswa Bentuk Nyata Pancasila Dihayati
Selasa, 16 September 2025 - 16:29 WIB
loading...
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyebut suara mahasiswa merupakan bentuk nyata dari Pancasila yang dihayati. Foto/istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengapresiasi suara mahasiswa . Sebab, pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati.
Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Menguatkan Demokrasi melalui Meaningfull Participation: Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) Wilayah 6 bekerja sama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin, 15 September 2025.
FGD ini diikuti oleh sekitar 230 peserta dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, UIN Mataram, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Udayana.
Menurut Bob Hasan, FGD yang digelar Baleg DPR bersama mahasiswa bukanlah sekadar forum diskusi saja, tetapi wujud nyata dari meaningful participation.
Baca juga: Penguatan Ideologi Pancasila dan Semangat Kebangsaan di Tengah Konflik Antarnegara
"Saya memaknai apa arti partisipasi bermakna itu, yaitu ketika suara publik benar-benar didengar dan berpeluang memengaruhi arah kebijakan. Jangan sampai forum seperti ini hanya jadi formalitas, karena esensinya adalah membuka ruang bebas bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Dengan begitu, proses legislasi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila bisa lahir dari dialog, gotong royong, dan aspirasi yang inklusif," kata Bob Hasan, Selasa (16/9/2025).
Bob Hasan menekankan, keterbukaan menjadi kunci dalam proses dialog ini. Bob Hasan mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, sekalipun pendapat yang disampaikan mahasiswa itu tidak sepenuhnya menyentuh substansi. Hal itu tetap bernilai karena mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat.
“Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam,” ungkapnya.
Baca juga: BPIP Dorong Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Implementasikan Nilai-nilai Pancasila di Era Merdeka Belajar
Menurut Bob Hasan, demokrasi Indonesia tetap berlandaskan pada nilai Pancasila bukan pada paham liberal atau bebas tanpa batas. “Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana: ide, gagasan, dan logika,” kata Bob Hasan lebih lanjut.
Ketua Umum Himapolindo Thariq Rifqy Verdyansyah menyampaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) bukan sekadar hadir dalam forum atau memberi komentar singkat, melainkan keterlibatan rakyat secara aktif dan substansial dalam menentukan arah kebijakan.
"Negara demokratis harus membuka ruang dialog yang sejati, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan dalam setiap keputusan," kata Thariq.
![Di FGD Himapolindo, Ketua Baleg DPR: Suara Mahasiswa Bentuk Nyata Pancasila Dihayati]()
Thariq juga menyinggung Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu berarti, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional tidak boleh jatuh ke tangan segelintir elite atau oligarki.
"Semangat pasal ini harus menjadi landasan agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkapnya.
Thariq menyampaikan dukungan solidaritas pada perjuangan masyarakat 3 desa yakni Desa Pelanjau Jaya, Desa Teluk Bayur, dan Desa Suka Karya di Kabupten Ketapang Kalimantan Barat agar tetap semangat mengusung makna dari Pasal 33 UUD 1945 dalam memperjuangkan lahan yang saat ini tengah dikuasai perusahaan sawit.
Dalam diskusi, para pembicara menyoroti isu utama terkait Meaningful Participation, urgensi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah arus globalisasi dan oligarki politik. Suasana FGD berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa yang menyampaikan pandangan kritis serta pertanyaan substantif kepada para narasumber.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Mayjen TNI (Purn) Sturman Pandjaitan, Wakil Ketua Baleg/Kapoksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung, Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri, Kapoksi PDIP I Nyoman Parta, Kapoksi Gerindra Sumail Abdullah), Kapoksi PKB Daniel Johan, Kapoksi Demokrat Benny K. Harman, Sekjen DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara Fernando Duling, Akademisi Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman, Akademisi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Rizca Yunike Putri, Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Prof. Abdul Chalik, Ketua Umum Himapolindo Thariq Rifqy Verdyansyah, Kepala Departemen Himapolindo Korwil VI R.A. Saskia Putri Sanjono.
Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Menguatkan Demokrasi melalui Meaningfull Participation: Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) Wilayah 6 bekerja sama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin, 15 September 2025.
FGD ini diikuti oleh sekitar 230 peserta dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, UIN Mataram, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Udayana.
Menurut Bob Hasan, FGD yang digelar Baleg DPR bersama mahasiswa bukanlah sekadar forum diskusi saja, tetapi wujud nyata dari meaningful participation.
Baca juga: Penguatan Ideologi Pancasila dan Semangat Kebangsaan di Tengah Konflik Antarnegara
"Saya memaknai apa arti partisipasi bermakna itu, yaitu ketika suara publik benar-benar didengar dan berpeluang memengaruhi arah kebijakan. Jangan sampai forum seperti ini hanya jadi formalitas, karena esensinya adalah membuka ruang bebas bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Dengan begitu, proses legislasi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila bisa lahir dari dialog, gotong royong, dan aspirasi yang inklusif," kata Bob Hasan, Selasa (16/9/2025).
Bob Hasan menekankan, keterbukaan menjadi kunci dalam proses dialog ini. Bob Hasan mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, sekalipun pendapat yang disampaikan mahasiswa itu tidak sepenuhnya menyentuh substansi. Hal itu tetap bernilai karena mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat.
“Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam,” ungkapnya.
Baca juga: BPIP Dorong Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Implementasikan Nilai-nilai Pancasila di Era Merdeka Belajar
Menurut Bob Hasan, demokrasi Indonesia tetap berlandaskan pada nilai Pancasila bukan pada paham liberal atau bebas tanpa batas. “Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana: ide, gagasan, dan logika,” kata Bob Hasan lebih lanjut.
Ketua Umum Himapolindo Thariq Rifqy Verdyansyah menyampaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) bukan sekadar hadir dalam forum atau memberi komentar singkat, melainkan keterlibatan rakyat secara aktif dan substansial dalam menentukan arah kebijakan.
"Negara demokratis harus membuka ruang dialog yang sejati, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan dalam setiap keputusan," kata Thariq.
Thariq juga menyinggung Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu berarti, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional tidak boleh jatuh ke tangan segelintir elite atau oligarki.
"Semangat pasal ini harus menjadi landasan agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkapnya.
Thariq menyampaikan dukungan solidaritas pada perjuangan masyarakat 3 desa yakni Desa Pelanjau Jaya, Desa Teluk Bayur, dan Desa Suka Karya di Kabupten Ketapang Kalimantan Barat agar tetap semangat mengusung makna dari Pasal 33 UUD 1945 dalam memperjuangkan lahan yang saat ini tengah dikuasai perusahaan sawit.
Dalam diskusi, para pembicara menyoroti isu utama terkait Meaningful Participation, urgensi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah arus globalisasi dan oligarki politik. Suasana FGD berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa yang menyampaikan pandangan kritis serta pertanyaan substantif kepada para narasumber.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Mayjen TNI (Purn) Sturman Pandjaitan, Wakil Ketua Baleg/Kapoksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung, Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri, Kapoksi PDIP I Nyoman Parta, Kapoksi Gerindra Sumail Abdullah), Kapoksi PKB Daniel Johan, Kapoksi Demokrat Benny K. Harman, Sekjen DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara Fernando Duling, Akademisi Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman, Akademisi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Rizca Yunike Putri, Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Prof. Abdul Chalik, Ketua Umum Himapolindo Thariq Rifqy Verdyansyah, Kepala Departemen Himapolindo Korwil VI R.A. Saskia Putri Sanjono.
(cip)
Lihat Juga :
