Sidak di Pantura Indramayu Jabar, Mentan Jamin Ketersediaan Pupuk Aman
Sabtu, 05 September 2020 - 14:49 WIB
Sidak di Pantura Indramayu Jabar, Mentan Jamin Ketersediaan Pupuk Aman. Foto/Ist
INDRAMAYU - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan inspeksi dadakan (Sidak) di gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III di kawasan pertanian Pantura Jawa Barat, Indramayu, Sabtu (5/9/2020).
Kunjungan kali ini dalam rangka mengecek stok ketersediaan pupuk subsidi guna mengantisipasi kekurangan atau alokasi kebutuhan para petani sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19, ketersediaan pupuk tetap aman.
"Saya memastikan ketersedian stok aman. Pendistribusian pupuk harus benar-benar untuk petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare. Jangan sampai salah sasaran penerima sehingga pupuk subsidi didistribusikan sesuai kebutuhan," ujar Mentan SYL pada acara kunjungan kerja dan penandatanganan nota dekralasi dukungan bersama kepada korporasi petani padi di Kabupaten Indramayu, Sabtu (5/9/2020).
SYL menambahkan, ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pupuk harus terus dilakukan pengecekan sehingga ketersediaan pupuk, kesiapan pupuk dan ketepatan distribusi serta penerima subsidi pupuk dapat terjaga.
"Saya sudah jalan ke beberapa provinsi dan hari ini saya berada di Jawa Barat dan ada 2 industri pupuk yang bisa saya lihat. Pertama Pupuk Kujang dan PT Pupuk Petrokimia," terangnya.
SYL juga mengatakan pemberian subsidi pupuk harus sebanding dengan peningkatan hasil produksi. Ia memaparkan bahwa dalam 3 bulan terakhir distribusi pupuk diawasi dengan ketat sehingga produktivitas yang dibutuhkan dapat tercapai.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp3,14 triliun.
"Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid," jelas Sarwo.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir mengatakan sistem distribusi pupuk saat ini memang ada dua permasalahan diantaranya lokasi yang kurang serta pemberlakuan kartu Tani diharapkan berlaku pada 1 September 2020 ini.
Kunjungan kali ini dalam rangka mengecek stok ketersediaan pupuk subsidi guna mengantisipasi kekurangan atau alokasi kebutuhan para petani sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19, ketersediaan pupuk tetap aman.
"Saya memastikan ketersedian stok aman. Pendistribusian pupuk harus benar-benar untuk petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare. Jangan sampai salah sasaran penerima sehingga pupuk subsidi didistribusikan sesuai kebutuhan," ujar Mentan SYL pada acara kunjungan kerja dan penandatanganan nota dekralasi dukungan bersama kepada korporasi petani padi di Kabupaten Indramayu, Sabtu (5/9/2020).
SYL menambahkan, ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pupuk harus terus dilakukan pengecekan sehingga ketersediaan pupuk, kesiapan pupuk dan ketepatan distribusi serta penerima subsidi pupuk dapat terjaga.
"Saya sudah jalan ke beberapa provinsi dan hari ini saya berada di Jawa Barat dan ada 2 industri pupuk yang bisa saya lihat. Pertama Pupuk Kujang dan PT Pupuk Petrokimia," terangnya.
SYL juga mengatakan pemberian subsidi pupuk harus sebanding dengan peningkatan hasil produksi. Ia memaparkan bahwa dalam 3 bulan terakhir distribusi pupuk diawasi dengan ketat sehingga produktivitas yang dibutuhkan dapat tercapai.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp3,14 triliun.
"Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid," jelas Sarwo.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir mengatakan sistem distribusi pupuk saat ini memang ada dua permasalahan diantaranya lokasi yang kurang serta pemberlakuan kartu Tani diharapkan berlaku pada 1 September 2020 ini.
tulis komentar anda