Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Tolak Potongan Anggaran Pendidikan hingga RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI
Selasa, 18 Februari 2025 - 06:22 WIB
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Foto/SINDOphoto/Aldi Chandra Setiawan
JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat berlangsung di Jakarta dan beberapa kota lain di Tanah Air. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap itu menuntut berbagai isu.
Di antaranya penolakan pemotongan anggaran pendidikan hingga terhadap rencana revisi sejumlah aturan undang-undang, seperti UU Kejaksaan, Polri dan TNI. "Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria Naufal, Koorpus BEM SI Kerakyatan, Senin (17/2/2025). Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi Duduk Diam Desak Istana Temui Massa Pendemo
Tuntutan massa Indonesia Gelap ini salah satunya mengenai pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Menurut Satria, anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak.
"Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu Mahasiswa meminta untuk melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba," ujarnya.
Di antaranya penolakan pemotongan anggaran pendidikan hingga terhadap rencana revisi sejumlah aturan undang-undang, seperti UU Kejaksaan, Polri dan TNI. "Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria Naufal, Koorpus BEM SI Kerakyatan, Senin (17/2/2025). Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi Duduk Diam Desak Istana Temui Massa Pendemo
Tuntutan massa Indonesia Gelap ini salah satunya mengenai pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Menurut Satria, anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak.
"Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu Mahasiswa meminta untuk melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba," ujarnya.
Lihat Juga :