Soroti Program Transmigrasi ke Papua, Tokoh Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat yang Harus Dilakukan
Minggu, 24 November 2024 - 15:22 WIB
Tokoh masyarakat Sorong, Papua Barat, Pendeta Helga A. Iriori Burdam menyoroti wacana program Transmigrasi yang dikhawatirkan memunculkan konflik di tengah masyarakat. Foto/Ist
MANOKWARI - Wacana program Transmigrasi di Papua mendapat sorotan dari tokoh masyarakat Bumi Cendrawasih yang khawatir akan memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Salah satu tokoh yang menyampaikan hal itu adalah Pendeta Helga A Iriori Burdam dari Sorong, Papua Barat.
"Soal transmigrasi ini tidak perlu untuk wilayah Papua, karena akan menimbulkan masalah sosial kedepannya,” kata Pendeta Helga Burdam, Minggu (24/11/2024).
Dia menyebut, seharusnya pemerintah membuat program yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat asli Papua atau orang asli Papua (OAP). Sehingga nantinya mampu menjadi tuan di negerinya sendiri, mengolah sumber daya alam dan berdikari untuk kesejahteraan keluarganya.
“Karena kalau masih mendatangkan orang dari luar ke Papua, maka sama saja itu akan meminggirkan masyarakat Papua itu sendiri dan di tanah mereka sendiri," ujarnya.
Menurutnya, persoalan transmigrasi malah akan menjadi pemicu adanya konflik sosial di masyarakat. Adanya kesenjangan di segala lini kehidupan masyarakat di Papua akan menjadi potensi besar konflik sosial terjadi.
“Jadi lebih baik tidak ada program Transmigrasi lagi ke Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait ini,” tegasnya.
Meski demikian, dia mengimbau kepada seluruh jemaat GKI Laharoi untuk tidak terlibat aksi apapun khususnya terkait penolakan program Transmigrasi.
"Mari kita jaga Papua ini tetap aman dan damai, tanpa adanya persoalan. Kita umat Kristiani tidak lama lagi mau menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Sehingga baik untuk jemaat mempersiapkan sukacita itu dalam kedamaian,” pungkasnya.
Salah satu tokoh yang menyampaikan hal itu adalah Pendeta Helga A Iriori Burdam dari Sorong, Papua Barat.
"Soal transmigrasi ini tidak perlu untuk wilayah Papua, karena akan menimbulkan masalah sosial kedepannya,” kata Pendeta Helga Burdam, Minggu (24/11/2024).
Dia menyebut, seharusnya pemerintah membuat program yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat asli Papua atau orang asli Papua (OAP). Sehingga nantinya mampu menjadi tuan di negerinya sendiri, mengolah sumber daya alam dan berdikari untuk kesejahteraan keluarganya.
“Karena kalau masih mendatangkan orang dari luar ke Papua, maka sama saja itu akan meminggirkan masyarakat Papua itu sendiri dan di tanah mereka sendiri," ujarnya.
Menurutnya, persoalan transmigrasi malah akan menjadi pemicu adanya konflik sosial di masyarakat. Adanya kesenjangan di segala lini kehidupan masyarakat di Papua akan menjadi potensi besar konflik sosial terjadi.
“Jadi lebih baik tidak ada program Transmigrasi lagi ke Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait ini,” tegasnya.
Meski demikian, dia mengimbau kepada seluruh jemaat GKI Laharoi untuk tidak terlibat aksi apapun khususnya terkait penolakan program Transmigrasi.
"Mari kita jaga Papua ini tetap aman dan damai, tanpa adanya persoalan. Kita umat Kristiani tidak lama lagi mau menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Sehingga baik untuk jemaat mempersiapkan sukacita itu dalam kedamaian,” pungkasnya.
(shf)
tulis komentar anda