Program Transmigrasi Solusi Benahi Kemiskinan di Indonesia
Jum'at, 18 Oktober 2024 - 12:35 WIB
“Orang mau transmigrasi asal dijamin oleh pemerintah lahannya, juga prasarananya,” tegasnya.
Zainur menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, seperti memotong dana bansos yang besar dan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berkelanjutan, seperti mendukung sektor pertanian.
Dalam konteks kemandirian pangan, Zainur mengusulkan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian agar hasil produksi dapat meningkat dan menjadi unggulan.
Guru Besar Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum mengaitkan masalah kemandirian ekonomi dengan aspek spiritual dan moralitas. Menurutnya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bentuk korupsi besar-besaran yang menghalangi kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin.
“Yang terjadi tidak sekadar tidak memberi makan si miskin, tetapi membuntu kesempatan ekonomi si miskin,” ujarnya.
Menurutnya, kedaulatan ekonomi dikebiri oleh amendemen UUD 1945, yang menyebabkan orientasi kebijakan lebih banyak mengikuti kepentingan elite politik dan bukannya untuk kepentingan rakyat.
Zainur menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, seperti memotong dana bansos yang besar dan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berkelanjutan, seperti mendukung sektor pertanian.
Dalam konteks kemandirian pangan, Zainur mengusulkan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian agar hasil produksi dapat meningkat dan menjadi unggulan.
Guru Besar Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum mengaitkan masalah kemandirian ekonomi dengan aspek spiritual dan moralitas. Menurutnya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bentuk korupsi besar-besaran yang menghalangi kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin.
“Yang terjadi tidak sekadar tidak memberi makan si miskin, tetapi membuntu kesempatan ekonomi si miskin,” ujarnya.
Menurutnya, kedaulatan ekonomi dikebiri oleh amendemen UUD 1945, yang menyebabkan orientasi kebijakan lebih banyak mengikuti kepentingan elite politik dan bukannya untuk kepentingan rakyat.
Lihat Juga :