Nurdin Jadi Narasumber Talkshow Aksi Nasional Pencegahan Korupsi
Rabu, 26 Agustus 2020 - 19:42 WIB
Nurdin mengtakan, selama hampir dua tahun memimpin Sulsel, beberapa langkah dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan menciptakan good governance, Pertama, menurutnya tantangan berat yang dihadapi adalah bagaimana merubah mindset atau pola pikir birokrat.
"Oleh karena itu, kami di awal meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi. Bersama-sama kita mencoba untuk menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government," kata Nurdin Abdullah.
Menciptakan pola pikir dan pemahaman, termasuk bagaimana birokrat dapat melihat APBD digunakan untuk rakyat. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan program yang bermanfaat, efisien dan efektif. Setiap tahun terdapat 7.000an program, olehnya terus didorong dengan sistem perencanaan yang baik sehingga menjadi 2.000-an program.
Mantan bupati ini menyebutkan, bahwa Pemprov Sulsel adalah wakil Pemerintah Pusat. Tugasnya sebagai gubernur adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Bangun 50 Unit Hunian Tetap untuk Korban Banjir Lutra
Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program.
Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.
"Oleh karena itu, kami di awal meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi. Bersama-sama kita mencoba untuk menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government," kata Nurdin Abdullah.
Menciptakan pola pikir dan pemahaman, termasuk bagaimana birokrat dapat melihat APBD digunakan untuk rakyat. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan program yang bermanfaat, efisien dan efektif. Setiap tahun terdapat 7.000an program, olehnya terus didorong dengan sistem perencanaan yang baik sehingga menjadi 2.000-an program.
Mantan bupati ini menyebutkan, bahwa Pemprov Sulsel adalah wakil Pemerintah Pusat. Tugasnya sebagai gubernur adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Bangun 50 Unit Hunian Tetap untuk Korban Banjir Lutra
Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program.
Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.
Lihat Juga :