Ratusan Honorer di Manokwari Selatan Desak Pengangkatan sebagai PPPK
Kamis, 08 Agustus 2024 - 14:54 WIB
Ketua Tim Kelompok Honorer Manokwari Selatan, Fredik Inden menyampaikan desakan ratusan honorer untuk segera diangkat sebagai PPPK. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
MANOKWARI SELATAN - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Desakan itu disampaikan menyoroti ditundanya pengumuman pengangkatan tenaga honorer dan PPPK di Kabupaten Manokwari Selatan.
"Sebagai perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, mewakili honorer dari distrik-distrik dan perwakilan SKPD kami memohon kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati dan pihak BKSDM menindaklanjuti apa yang menjadi pernyataan sikap kami tenaga honorer terkait 116 PNS dan 500 P3K untuk segera diumumkan," kata Ketua Tim Kelompok Honorer Manokwari Selatan, Fredik Inden, Kamis (8/8/2024).
Dia mengingatkan persoalan pengangkatan honorer maupun PPPK harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya di masa politik hal ini bisa saja menjadi pemicu.
"Suasa ini jangan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami harap pemerintah melihat hak-hak kami untuk kita sama -sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten ini. Segera umumkan," pintanya
Fredik Inden menjelaskan, tenaga honorer dan PPPK yang belum diangkat adalah formasi Tahun 2021 yang rencananya akan diangkat pada tahun 2014.
"Ada kuota tambahan lagi sebanyak 116 orang, formasi 2018 hasil tes CAT. Ini juga belum diumumkan. Sehingga kalau ini tidak segera diumumkan makan akan berdampak pada penerimaan berikutnya, karena Pemda tidak bisa melakukan penerimaan CPNS jika formasi sebelumnya belum diselesaikan," tegasnya.
Dia meminta persoalan ini menjadi perhatian Pemda Manokwari Selatan khususnya BKSDM menjelang Pilkada 2024.
"Segera umumkan supaya tidak menjadi persoalan baru. Mari kita jaga Kamtibmas di Manokwari Selatan agar aman dan damai, apalagi jelang Pilkada. Kita jangan terpecah belah. Kabupaten ini harus tetap aman dan damai," ujarnya.
Desakan itu disampaikan menyoroti ditundanya pengumuman pengangkatan tenaga honorer dan PPPK di Kabupaten Manokwari Selatan.
"Sebagai perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, mewakili honorer dari distrik-distrik dan perwakilan SKPD kami memohon kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati dan pihak BKSDM menindaklanjuti apa yang menjadi pernyataan sikap kami tenaga honorer terkait 116 PNS dan 500 P3K untuk segera diumumkan," kata Ketua Tim Kelompok Honorer Manokwari Selatan, Fredik Inden, Kamis (8/8/2024).
Dia mengingatkan persoalan pengangkatan honorer maupun PPPK harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya di masa politik hal ini bisa saja menjadi pemicu.
"Suasa ini jangan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami harap pemerintah melihat hak-hak kami untuk kita sama -sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten ini. Segera umumkan," pintanya
Fredik Inden menjelaskan, tenaga honorer dan PPPK yang belum diangkat adalah formasi Tahun 2021 yang rencananya akan diangkat pada tahun 2014.
"Ada kuota tambahan lagi sebanyak 116 orang, formasi 2018 hasil tes CAT. Ini juga belum diumumkan. Sehingga kalau ini tidak segera diumumkan makan akan berdampak pada penerimaan berikutnya, karena Pemda tidak bisa melakukan penerimaan CPNS jika formasi sebelumnya belum diselesaikan," tegasnya.
Dia meminta persoalan ini menjadi perhatian Pemda Manokwari Selatan khususnya BKSDM menjelang Pilkada 2024.
"Segera umumkan supaya tidak menjadi persoalan baru. Mari kita jaga Kamtibmas di Manokwari Selatan agar aman dan damai, apalagi jelang Pilkada. Kita jangan terpecah belah. Kabupaten ini harus tetap aman dan damai," ujarnya.
(shf)
tulis komentar anda