Papua Butuh Analisis Lanskap untuk Pembangunan Hijau dan Revitalisasi Kakao
Rabu, 17 Juli 2024 - 16:00 WIB
Kegiatan Diseminasi dan Lokakarya Manajemen Lanskap Berbasis Tata Ruang untuk Pembangunan dan Revitalisasi Kakao di Kabupaten Jayapura pada tanggal 11 Juli 2024 di Sentani, Jayapura. Foto/Dok IDH
PAPUA - Provinsi Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai hutan utuh besar terakhir di Indonesia. Agar ekosistem terjaga dengan baik, butuh analisis lanskap berbasis tata ruang untuk pembangungan dan revitalisasi kakao .
Pemerintah Kabupaten Jayapura, didukung oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau dan lembaga konsultan Orien Spasia Ecoscape, menyelenggarakan kegiatan Diseminasi dan Lokakarya “Manajemen Lanskap Berbasis Tata Ruang untuk Pembangunan dan Revitalisasi Kakao di Kabupaten Jayapura” pada tanggal 11 Juli 2024 di Sentani, Jayapura.
Kegiatan ini didasarkan pada hasil studi Orien Spasia mengenai analisis lanskap untuk melihat kelayakan implementasi agroforestri kakao di dataran rendah utara Papua. Studi ini bertujuan mendukung Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menerapkan tata kelola wilayah berkelanjutan berdasarkan analisis ilmiah mengenai kondisi lanskap.
Analisis dilakukan terhadap keseluruhan wilayah Provinsi Papua seluas 7.774.625 hektar, yang merupakan kawasan hutan utuh besar terakhir di Indonesia dan kawasan hutan tropis ketiga terluas di dunia. Secara khusus, analisis juga dilakukan untuk menilai karakteristik sistem perkebunan agroforestri kakao di Kabupaten Jayapura.
Baca Juga : Viral! Pesta Perceraian Meriah di Pringsewu Lampung, Habiskan Puluhan Juta Rupiah
Agroforestri kakao telah diidentifikasi sebagai solusi alternatif untuk memperkuat pengelolaan lanskap dari ancaman deforestasi dan degradasi lahan, sekaligus sebagai sumber penghasilan dan modal, dengan mempertimbangkan susunan lanskap dan kondisi sosial ekonomi di Papua.
Pemerintah Kabupaten Jayapura terus mengupayakan kakao menjadi komoditas unggulan dari wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. "Dukungan dan pendampingan oleh pemerintah, mitra pembangunan, maupun sektor swasta masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk memberikan pelatihan, edukasi pengetahuan dan informasi yang benar mengenai cara pengelolaan kakao, yang diharapkan bisa memotivasi masyarakat menyediakan lahan untuk kakao sehingga kakao bisa menjadi ikon Kabupaten Jayapura”, ungkap Dra. Delila Giay, M.Si, Asisten 2 Perekonomian Pembangunan Kabupaten Jayapura, dalam pidato sambutan ketika membuka kegiatan diseminasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 18 jenis tutupan lahan yang ditemukan untuk keseluruhan wilayah, Provinsi Papua didominasi oleh hutan primer seluas 5.892.778 hektar dan hutan sekunder seluas 1.341.898 hektar. Namun, jumlah ini terus berkurang setiap tahunnya, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah lahan perkebunan dan permukiman yang masing-masing meningkat sebanyak lebih dari 20.000 hektar selama periode 2003-2022.
Analisis “Area Go & No Go” (Diperbolehkan & Tidak Diperbolehkan) dalam studi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura terdiri dari wilayah dengan tutupan hutan alami dan Nilai Konservasi Tinggi/Stok Karbon Tinggi (NKT/SKT).
Pemerintah Kabupaten Jayapura, didukung oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau dan lembaga konsultan Orien Spasia Ecoscape, menyelenggarakan kegiatan Diseminasi dan Lokakarya “Manajemen Lanskap Berbasis Tata Ruang untuk Pembangunan dan Revitalisasi Kakao di Kabupaten Jayapura” pada tanggal 11 Juli 2024 di Sentani, Jayapura.
Kegiatan ini didasarkan pada hasil studi Orien Spasia mengenai analisis lanskap untuk melihat kelayakan implementasi agroforestri kakao di dataran rendah utara Papua. Studi ini bertujuan mendukung Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menerapkan tata kelola wilayah berkelanjutan berdasarkan analisis ilmiah mengenai kondisi lanskap.
Analisis dilakukan terhadap keseluruhan wilayah Provinsi Papua seluas 7.774.625 hektar, yang merupakan kawasan hutan utuh besar terakhir di Indonesia dan kawasan hutan tropis ketiga terluas di dunia. Secara khusus, analisis juga dilakukan untuk menilai karakteristik sistem perkebunan agroforestri kakao di Kabupaten Jayapura.
Baca Juga : Viral! Pesta Perceraian Meriah di Pringsewu Lampung, Habiskan Puluhan Juta Rupiah
Agroforestri kakao telah diidentifikasi sebagai solusi alternatif untuk memperkuat pengelolaan lanskap dari ancaman deforestasi dan degradasi lahan, sekaligus sebagai sumber penghasilan dan modal, dengan mempertimbangkan susunan lanskap dan kondisi sosial ekonomi di Papua.
Pemerintah Kabupaten Jayapura terus mengupayakan kakao menjadi komoditas unggulan dari wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. "Dukungan dan pendampingan oleh pemerintah, mitra pembangunan, maupun sektor swasta masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk memberikan pelatihan, edukasi pengetahuan dan informasi yang benar mengenai cara pengelolaan kakao, yang diharapkan bisa memotivasi masyarakat menyediakan lahan untuk kakao sehingga kakao bisa menjadi ikon Kabupaten Jayapura”, ungkap Dra. Delila Giay, M.Si, Asisten 2 Perekonomian Pembangunan Kabupaten Jayapura, dalam pidato sambutan ketika membuka kegiatan diseminasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 18 jenis tutupan lahan yang ditemukan untuk keseluruhan wilayah, Provinsi Papua didominasi oleh hutan primer seluas 5.892.778 hektar dan hutan sekunder seluas 1.341.898 hektar. Namun, jumlah ini terus berkurang setiap tahunnya, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah lahan perkebunan dan permukiman yang masing-masing meningkat sebanyak lebih dari 20.000 hektar selama periode 2003-2022.
Analisis “Area Go & No Go” (Diperbolehkan & Tidak Diperbolehkan) dalam studi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura terdiri dari wilayah dengan tutupan hutan alami dan Nilai Konservasi Tinggi/Stok Karbon Tinggi (NKT/SKT).
tulis komentar anda