Ikuti Arah Koalisi Tingkat Provinsi Banten, PDIP Tangsel Dekati Golkar
Minggu, 07 Juli 2024 - 18:58 WIB
Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito menjajaki komunikasi dengan Partai Golkar. Kondisi ini mengikuti arah koalisi yang dibangun di tingkat Provinsi Banten atau Pilgub Banten 2024. Foto: Dok SINDOnews
TANGERANG SELATAN - PDIP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjajaki komunikasi dengan Partai Golkar. Kondisi ini mengikuti arah koalisi yang dibangun di tingkat Provinsi Banten atau Pilgub Banten 2024.
"PDIP Tangsel tidak membantah jika komunikasi intensif sedang dibangun dengan Partai Golkar baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk Tangerang Selatan," ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito, Minggu (7/7/2024).
Baca juga: Gerindra Resmi Usung Duet Riza Patria-Marshel Widianto di Pilwalkot Tangsel
"Konsepsi kerja sama pilkada, PDIP Tangsel mengikuti bangunan kerja sama politik yang dibangun di tingkat provinsi agar linier dalam memperjuangkan paslon pilkada," sambungnya.
Menurut Wanto figur yang diusung akan diumumkan resmi dalam waktu dekat oleh DPP sekaligus memberikan rekomendasi paslon.
"Terpenting, paslon yang diusung PDIP harus memiliki komitmen kerakyatan yang tinggi dan memahami tata kelola birokrasi pemerintahan daerah agar berdampak pada pelayanan publik yang baik dari segala sektor baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga lingkungan," ungkapnya.
"PDIP Tangsel tidak membantah jika komunikasi intensif sedang dibangun dengan Partai Golkar baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk Tangerang Selatan," ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito, Minggu (7/7/2024).
Baca juga: Gerindra Resmi Usung Duet Riza Patria-Marshel Widianto di Pilwalkot Tangsel
"Konsepsi kerja sama pilkada, PDIP Tangsel mengikuti bangunan kerja sama politik yang dibangun di tingkat provinsi agar linier dalam memperjuangkan paslon pilkada," sambungnya.
Menurut Wanto figur yang diusung akan diumumkan resmi dalam waktu dekat oleh DPP sekaligus memberikan rekomendasi paslon.
"Terpenting, paslon yang diusung PDIP harus memiliki komitmen kerakyatan yang tinggi dan memahami tata kelola birokrasi pemerintahan daerah agar berdampak pada pelayanan publik yang baik dari segala sektor baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga lingkungan," ungkapnya.
Lihat Juga :