Pemerintahan yang Terbuka Solusi Terpenuhinya Indikator Indonesia Emas 2045
Senin, 10 Juni 2024 - 15:58 WIB
“Keterbukaan informasi publik ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi kita sebagai sebuah bangsa melalui peran kita di Komisi Informasi,” ungkap Arya.
Arya menyampaikan dalam tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam open government tersebut.
“Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh UU No. 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban,” ucapnya.
Baca Juga: Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Kategori Pemkab Menuju Informatif dari Komisi Informasi Jabar
”Sekaligus partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kita melihat bagaimana masukan para narasumber bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya,” lanjut Arya.
Arya menjelaskan, sebagai negara demokrasi ada tantangan kita sebagai negara bangsa demokrasi yang dituntut untuk melakukan peran peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya dalam format tata kelola pemerintahan dalam bentuk open government.
Arya menyampaikan dalam tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam open government tersebut.
“Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh UU No. 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban,” ucapnya.
Baca Juga: Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Kategori Pemkab Menuju Informatif dari Komisi Informasi Jabar
”Sekaligus partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kita melihat bagaimana masukan para narasumber bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya,” lanjut Arya.
Arya menjelaskan, sebagai negara demokrasi ada tantangan kita sebagai negara bangsa demokrasi yang dituntut untuk melakukan peran peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya dalam format tata kelola pemerintahan dalam bentuk open government.
Lihat Juga :