Pertanyakan Program Tapera, Buruh: Ada Jaminan Enggak Dikorupsi?
Kamis, 06 Juni 2024 - 14:29 WIB
Buruh mempertanyakan peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan Tapera. Foto/SINDOnews/riyan rizki roshali.
JAKARTA - Serikat buruh merespons terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Buruh mempertanyakan peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan Tapera tersebut.
”Kalau dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi?" kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Said pun menjelaskan tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Dia pun tak rela jika uang hasil potongan Tapera itu bakal dikorupsi.
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
"Korupsi yang terjadi di Asabri, dikorupsi besar-besaran. Taspen? korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi," ujar Said.
Lebih jauh, Said Iqbal juga menuturkan iuran yang dibayarkan untuk Tapera berasal dari pendapatan pengusaha dan juga potongan upah pekerja. "Pemerintah tidak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?" jelasnya.
”Kalau dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi?" kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Said pun menjelaskan tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Dia pun tak rela jika uang hasil potongan Tapera itu bakal dikorupsi.
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
"Korupsi yang terjadi di Asabri, dikorupsi besar-besaran. Taspen? korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi," ujar Said.
Lebih jauh, Said Iqbal juga menuturkan iuran yang dibayarkan untuk Tapera berasal dari pendapatan pengusaha dan juga potongan upah pekerja. "Pemerintah tidak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?" jelasnya.
Lihat Juga :