Modus Potong Saldo Dobel Kembali Marak di Transjakarta
Selasa, 07 Mei 2024 - 16:06 WIB
Ishadi, pengguna Transjakarta juga mengalami hal serupa. Kartunya terreset saat melakukan tap in. “Padahal sebelumnya sudah tap out. Pas perjalanan selanjutnya, tertulis reset dan tap in. Alhasil saldo jadi kepotong dua kali per trip/perjalanan,”keluhnya.
Sasa, pengguna Transjakarta pada 3 Mei 2024 melakukan perjalanan dari Halte Kota Bambu (tap in) menuju Halte Pondok Indah Mal (PIM). Saldo di kartu Sasa terpotong dua kali saat melakukan tap in dan tap out. Sasa pun menyampaikan keluhannya ke Transjakarta melalui akun sosial media Transjakarta yang dibanjiri keluhan serupa.
Sementara Titus Diandra mengalami pemotongan saldo dua kali di tiga perjalanan yang dilakukannya. “Saya sudah sampaikan komplain sejak tanggal 25 belum ada penyelesaiannya,”ujarnya.
Titus menimpali keluhan pengguna Transjakarta lainnya Saski, yang mepertanyakan Saldonya terpotong Rp14.000 saat melakukan tap in di Halte Tanjung Duren Jalan Letjen S Parman pada 2 Mei 2024 pukul 07:20 WIB dan kembali terpotong dengan tarif normal di mesin tap out Halte Widya Candra Jalan Gatot Subroto pukul 07:48 Wib. Hal yang sama juga dialami seorang pengguna Transjakarta yang menyertakan bukti melakukan tap in di Halte JCC Senayan, saldonya terpotong Rp14.000 saat melakukan tap in.
Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menduga ada unsur kesengajaan, mengingat hal itu terjadi di banyak Koridor Transjakarta dan dialami banyak penumpang. Dia pun mendesak dilakukan audit terhadap alat maupun sistem pembayaran TransJakarta.
“Patut diduga ada kesengajaan karena sistem ini sudah berjalan cukup lama. Seharusnya tak lagi ada masalah seperti itu. Harus ada audit tak bisa didiamkan,”ujarnya kepada SINDOnews.
Trubus meminta Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan dan mengevaluasi Dinas Perhubungan (Dishub) dan Transjakarta terkait sistem pembayaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Jangan sampai ada perilaku koruptif yang dibiarkan dan merugikan masyarakat dan negara. Jakarta itu jadi role model nasional. Apalagi nanti statusnya menjadi kawasan Aglomerasi hingga Cianjur,”tegasnya.
Audit, lanjut dia, harus dilakukan untuk mencegah peluang perilaku koruptif dari oknum di Transjakarta. “Jika dibiarkan perilaku koruptif bisa memicu distrust publik. Masyarakat menjadi tak percaya dengan layanan publik di Jakarta,”kata Trubus.
Sasa, pengguna Transjakarta pada 3 Mei 2024 melakukan perjalanan dari Halte Kota Bambu (tap in) menuju Halte Pondok Indah Mal (PIM). Saldo di kartu Sasa terpotong dua kali saat melakukan tap in dan tap out. Sasa pun menyampaikan keluhannya ke Transjakarta melalui akun sosial media Transjakarta yang dibanjiri keluhan serupa.
Sementara Titus Diandra mengalami pemotongan saldo dua kali di tiga perjalanan yang dilakukannya. “Saya sudah sampaikan komplain sejak tanggal 25 belum ada penyelesaiannya,”ujarnya.
Titus menimpali keluhan pengguna Transjakarta lainnya Saski, yang mepertanyakan Saldonya terpotong Rp14.000 saat melakukan tap in di Halte Tanjung Duren Jalan Letjen S Parman pada 2 Mei 2024 pukul 07:20 WIB dan kembali terpotong dengan tarif normal di mesin tap out Halte Widya Candra Jalan Gatot Subroto pukul 07:48 Wib. Hal yang sama juga dialami seorang pengguna Transjakarta yang menyertakan bukti melakukan tap in di Halte JCC Senayan, saldonya terpotong Rp14.000 saat melakukan tap in.
Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menduga ada unsur kesengajaan, mengingat hal itu terjadi di banyak Koridor Transjakarta dan dialami banyak penumpang. Dia pun mendesak dilakukan audit terhadap alat maupun sistem pembayaran TransJakarta.
“Patut diduga ada kesengajaan karena sistem ini sudah berjalan cukup lama. Seharusnya tak lagi ada masalah seperti itu. Harus ada audit tak bisa didiamkan,”ujarnya kepada SINDOnews.
Trubus meminta Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan dan mengevaluasi Dinas Perhubungan (Dishub) dan Transjakarta terkait sistem pembayaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Jangan sampai ada perilaku koruptif yang dibiarkan dan merugikan masyarakat dan negara. Jakarta itu jadi role model nasional. Apalagi nanti statusnya menjadi kawasan Aglomerasi hingga Cianjur,”tegasnya.
Audit, lanjut dia, harus dilakukan untuk mencegah peluang perilaku koruptif dari oknum di Transjakarta. “Jika dibiarkan perilaku koruptif bisa memicu distrust publik. Masyarakat menjadi tak percaya dengan layanan publik di Jakarta,”kata Trubus.
Lihat Juga :