Senator Filep Puji PBD Gelontorkan Rp100 Miliar untuk Perguruan Tinggi, Minta Pemprov Lain di Papua Ikuti
Senin, 22 April 2024 - 18:15 WIB
Menurut Dr. Filep Wamafma, realisasi distribusi bantuan ini menandakan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami amanat kebijakan Otsus di tanah Papua, terutama peruntukannya bagi sektor pendidikan. Ia berharap, langkah kebijakan dan konsistensi yang ditunjukkan Pemprov PBD sebagai provinsi termuda ini dapat turut dilakukan oleh provinsi lainnya di tanah Papua.
“Tentu masyarakat di provinsi lain, misal saja Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk juga mengharapkan adanya perhatian yang besar dari alokasi Otsus untuk sektor pendidikan. Saya sebagai senator kerap menerima keluhan masyarakat soal biaya pendidikan yang tinggi, tentu juga terkendala untuk menjangkau pendidikan tinggi bagi anak mereka. Jadi angka partisipasi 89 persen itu harus menjadi bagian dari bahan evaluasi kebijakan pemerintah,” urainya.
“Apalagi perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya. Semestinya, semakin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya, jadi harusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,” jelasnya.
Filep yang terpilih lagi menjabat di DPD RI itu lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35% dari DBH migas. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan mutlak diperhatikan. Selain untuk melaksanakan amanat Otsus, bantuan pendidikan juga menjadi investasi penting di masa depan untuk menyiapkan SDM berkualitas di tanah Papua.
“Saya berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus harusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan, karena pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,” tegas Filep.
“Tentu masyarakat di provinsi lain, misal saja Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk juga mengharapkan adanya perhatian yang besar dari alokasi Otsus untuk sektor pendidikan. Saya sebagai senator kerap menerima keluhan masyarakat soal biaya pendidikan yang tinggi, tentu juga terkendala untuk menjangkau pendidikan tinggi bagi anak mereka. Jadi angka partisipasi 89 persen itu harus menjadi bagian dari bahan evaluasi kebijakan pemerintah,” urainya.
“Apalagi perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya. Semestinya, semakin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya, jadi harusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,” jelasnya.
Filep yang terpilih lagi menjabat di DPD RI itu lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35% dari DBH migas. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan mutlak diperhatikan. Selain untuk melaksanakan amanat Otsus, bantuan pendidikan juga menjadi investasi penting di masa depan untuk menyiapkan SDM berkualitas di tanah Papua.
“Saya berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus harusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan, karena pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,” tegas Filep.
(hri)
tulis komentar anda