TNI-Polri Diharapkan Merespons Serius Situasi di Papua

Simon berpendapat bahwa kelompok separatisme ini sudah ditunggangi dengan agenda asing. “Siapa 'asing' itu? Mereka yang meneriakkan situasi di Papua sebagai situasi pelanggaran HAM. Padahal jelas, mereka bersenjata, bertaktik, berstrategi, agenda dan tujuan jelas, dan sasaran kelompok tertentu yang merepresentasikan institusi pertahanan dan keamanan negara,” jelas Simon.

Pemerintah, TNI, Polri, intelijen, termasuk pemerintah daerah seharusnya bisa lebih responsif menghadapi situasi ini.

“Sinergisitas TNI-Polri sudah bersifat tuntutan wajib dilembagakan di Papua. Karena OPM menyatakan perang terbuka,” kata Simon.

Dia menjelaskan bahwa salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang.

“Kalau tidak, NKRI akan terus dirugikan dan dirongrong kedaulatannya,” katanya.

Respons lain adalah melembagakan sinergisitas TNI-Polri, yaitu dengan cara menetapkan peran-peran yang beririsan antara kedua institusi. Sementara di sisi yang lain, memperkuat dan mempersiapkan tupoksi masing-masing lembaga.

“Kita perlu memperkuat Tupoksi TNI dalam melaksanakan Operasi Teritorial dan Operasi Pengamanan Perbatasan dengan SOP yang lebih responsif sesuai dengan standar penerapan pada kondisi perang,” kata Simon.

Sementara itu Operasi Pengamanan terhadap sipil dilakukan oleh Kepolisian.

“Ini juga peguatannya harus ditingkatkan,” kata Simon.

Intelijen negara sebagai pendeteksi dini ancaman tentu saja melekat pada setiap operasi yang informasinya dipergunakan secara taktis dan menyeluruh.

“Hal lain adalah peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan strategi operasi lapangan oleh TNI. Kita tahu bahwa kondisi geografis di Papua memiliki spesifikasi tersendiri," lanjutnya.