Jaringan GUSDURian Indonesia: Demokrasi dan Integritas Pemilu Terancam
Jum'at, 09 Februari 2024 - 21:08 WIB
Koordinator GUSDURian Indonesia, Alissa Wahid menyampaikan tanggapan terhadap situasi politik menjelang Pemilu 2024 di Griya GUSDURian, Banguntapan, Bantul. Foto/MPI/Yohanes Demo
BANTUL - Jaringan GUSDURian Indonesia turut memberi tanggapan terhadap situasi politik menjelang Pemilu 2024 dengan menyebut kondisi politik yang diperlihatkan oleh penyelengara negara telah mengancam demokrasi dan integritas pemilu.
Koordinator GUSDURianIndonesia, Alissa Wahid menyampaikan hal itu di Griya GUSDURian, Banguntapan, Bantul, DIY, Jumat (9/2/2024).
Baca juga: Soal Sosok Ganjar Pranowo, Yenny Wahid: Banyak Nilai-nilai Gusdurian yang Beliau Usung
Alissa Wahid mengatakan bahwa pemilu adalah prosedur pergantian pemimpin secara demokratis. Di mana, dalam pemilu suara rakyat adalah instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung damai, terbuka, adil dan bermartabat.
Oleh karena itu, kata Alissa, keseluruhan proses pemilu harus transparan, akuntabel dan tidak partisan sehingga hasilnya mendapat kepercayaan penuh dari publik.
Namun, lanjut Alissa, selama masa kampanye Pemilu 2024 sampai 8 Februari 2024, pihaknya telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelengara negara.
Koordinator GUSDURianIndonesia, Alissa Wahid menyampaikan hal itu di Griya GUSDURian, Banguntapan, Bantul, DIY, Jumat (9/2/2024).
Baca juga: Soal Sosok Ganjar Pranowo, Yenny Wahid: Banyak Nilai-nilai Gusdurian yang Beliau Usung
Alissa Wahid mengatakan bahwa pemilu adalah prosedur pergantian pemimpin secara demokratis. Di mana, dalam pemilu suara rakyat adalah instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung damai, terbuka, adil dan bermartabat.
Oleh karena itu, kata Alissa, keseluruhan proses pemilu harus transparan, akuntabel dan tidak partisan sehingga hasilnya mendapat kepercayaan penuh dari publik.
Namun, lanjut Alissa, selama masa kampanye Pemilu 2024 sampai 8 Februari 2024, pihaknya telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelengara negara.
Lihat Juga :