Deklarasi Akademik, Guru Besar-Dosen ITB Dorong Pemimpin Junjung Sikap Netral dan Adil
Senin, 05 Februari 2024 - 19:05 WIB
BANDUNG - Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Beintegritas menggelar Deklarasi Akademik bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).
Guru Besar ITB, Prof Yasraf Amir mengatakan, deklarasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
"Apa yang kita saksikan sekarang adalah semakin lama saya melihat semakin tidak merdeka, padahal merdeka adalah cita-cita bangsa, nah deklarasi ini untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa," ucap Yasraf.
Yasraf pun mengajak, para guru besar dan dosen ITB untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
"Oleh karena itu saya mengajak menyuarakan suara kemerdekaan ini dengan kita ucapkan bersama-sama, merdeka," ungkapnya.
Sementara itu, terdapat sembilan poin yang disampaikan para Guru Besar dan Dosen ITB dalam Deklarasi Akademik ini. Pertama, mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Kedua, mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Guru Besar ITB, Prof Yasraf Amir mengatakan, deklarasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
"Apa yang kita saksikan sekarang adalah semakin lama saya melihat semakin tidak merdeka, padahal merdeka adalah cita-cita bangsa, nah deklarasi ini untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa," ucap Yasraf.
Yasraf pun mengajak, para guru besar dan dosen ITB untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
"Oleh karena itu saya mengajak menyuarakan suara kemerdekaan ini dengan kita ucapkan bersama-sama, merdeka," ungkapnya.
Sementara itu, terdapat sembilan poin yang disampaikan para Guru Besar dan Dosen ITB dalam Deklarasi Akademik ini. Pertama, mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Kedua, mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
tulis komentar anda