Masuk Akhir Tahun, 55.000 Peserta BPJS PBI Kota Bogor Dinonaktifkan
Senin, 04 Desember 2023 - 14:47 WIB
Anggota DPRD Kota Bogor Dody Hikmawan, memberikan masukan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan pada raker Komisi IV dengan mitra kerja. Foto/Dok. SINDOnews
BOGOR - Memasuki akhir 2023, kabar buruk datang untuk warga Kota Bogor. Berdasarkan keputusan Kementerian Sosial ( Kemensos ), sejak 1 Agustus-1 November terjadi penonaktifan penerima bantuan BPJS PBI APBN secara bertahap. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 55.190 orang yang dinonaktifkan kepesertaannya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Muhammad Dody Hikmawan meminta Dinsos Kota Bogor segera mengambil tindakan dengan melakukan pendataan dan pengecekan latar belakang dilakukannya penonaktifan oleh pemerintah pusat. Selama beberapa bulan terakhir, Dody mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga. Mereka tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan lantaran kartunya dianggap tidak aktif.
“Banyak aduan yang masuk bahwa warga tidak bisa menggunakan BPJS-nya. Sehingga kami di DPRD Kota Bogor mendorong Dinsos Kota Bogor untuk melakukan verifikasi dan validasi data kembali. Karena kondisi ini sangat menyulitkan bagi warga,” ujar Dody dalam keterangannya, Senin (4/12/2023). Baca juga: Apakah Cek Kehamilan Ditanggung BPJS? Ini Ketentuannya
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini juga menilai, penonaktifan ini dapat berdampak kepada menurunnya Universal Health Coverage (UHC), yang mana pada Maret 2023 lalu sudah mencapai 97,24%. Bahkan atas capaian tersebut Pemkot Bogor dianugerahi penghargaan UHC Awards dari Menteri Kesehatan Budi Gunardi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Muhammad Dody Hikmawan meminta Dinsos Kota Bogor segera mengambil tindakan dengan melakukan pendataan dan pengecekan latar belakang dilakukannya penonaktifan oleh pemerintah pusat. Selama beberapa bulan terakhir, Dody mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga. Mereka tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan lantaran kartunya dianggap tidak aktif.
“Banyak aduan yang masuk bahwa warga tidak bisa menggunakan BPJS-nya. Sehingga kami di DPRD Kota Bogor mendorong Dinsos Kota Bogor untuk melakukan verifikasi dan validasi data kembali. Karena kondisi ini sangat menyulitkan bagi warga,” ujar Dody dalam keterangannya, Senin (4/12/2023). Baca juga: Apakah Cek Kehamilan Ditanggung BPJS? Ini Ketentuannya
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini juga menilai, penonaktifan ini dapat berdampak kepada menurunnya Universal Health Coverage (UHC), yang mana pada Maret 2023 lalu sudah mencapai 97,24%. Bahkan atas capaian tersebut Pemkot Bogor dianugerahi penghargaan UHC Awards dari Menteri Kesehatan Budi Gunardi.
Lihat Juga :