Imbas Kemacetan, Puluhan Triliun Menguap di Jalan
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 07:33 WIB
Dia menyebutkan sebanyak 3,2 juta penduduk melakukan kegiatan commuting tiap hari. Pergerakan tersebut, menurut dia, harus dikelola dengan baik. "Berdasarkan Traffic Index 2019, Jakarta memasuki angka kemacetan sebesar 53%, tingkat 10 termacet di dunia, dan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi," ungkap Budi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku punya strategi khusus untuk menekan kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan strategi yang dilakukan adalah push and pull, yaitu mendorong masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menariknya untuk menggunakan transportasi umum.
Menurut dia, kebijakan mendorong masyarakat naik angkutan umum sudah dilakukan sejak lama, yaitu melalui skema ganjil genap. Diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi.
"Prinsip besar kami adalah pull and push strategy. Kami sudah terapkan, saat ini ganjil genap sebagai push strategy," ujar Syafrin.
Kemudian kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) serta kebijakan tarif parkir tinggi. Syafrin mengatakan kedua kebijakan itu bisa dilakukan dalam satu dua tahun ke depan. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud)
"Kemudian dalam satu dua tahun ke depan akan kami buat ERP. Kami juga akan dorong manajemen parkir dengan menerapkan tarif yang tinggi," tandasnya.
Khusus untuk skema ganjil genap selama pandemi, Syafrin memberikan catatan khusus. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan berbeda di tengah pandemi. Alih-alih mendorong orang menggunakan transportasi umum, ganjil genap selama pandemi dilakukan untuk membatasi orang bepergian.
"Ganjil genap di tengah pandemi beda dengan saat normal. Jika di situasi normal untuk mendorong angkutan umum, saat ini ganjil genap kami tempuh dalam rangka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta," papar Syafrin.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku punya strategi khusus untuk menekan kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan strategi yang dilakukan adalah push and pull, yaitu mendorong masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menariknya untuk menggunakan transportasi umum.
Menurut dia, kebijakan mendorong masyarakat naik angkutan umum sudah dilakukan sejak lama, yaitu melalui skema ganjil genap. Diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi.
"Prinsip besar kami adalah pull and push strategy. Kami sudah terapkan, saat ini ganjil genap sebagai push strategy," ujar Syafrin.
Kemudian kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) serta kebijakan tarif parkir tinggi. Syafrin mengatakan kedua kebijakan itu bisa dilakukan dalam satu dua tahun ke depan. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud)
"Kemudian dalam satu dua tahun ke depan akan kami buat ERP. Kami juga akan dorong manajemen parkir dengan menerapkan tarif yang tinggi," tandasnya.
Khusus untuk skema ganjil genap selama pandemi, Syafrin memberikan catatan khusus. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan berbeda di tengah pandemi. Alih-alih mendorong orang menggunakan transportasi umum, ganjil genap selama pandemi dilakukan untuk membatasi orang bepergian.
"Ganjil genap di tengah pandemi beda dengan saat normal. Jika di situasi normal untuk mendorong angkutan umum, saat ini ganjil genap kami tempuh dalam rangka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta," papar Syafrin.
Lihat Juga :