TP2DD Bone Bolango Terbaik I se-Sulawesi, Pemerintah Kucurkan DID Rp12 Miliar
Senin, 09 Oktober 2023 - 15:05 WIB
Bupati Hamim Pou menyerahkan trofi TP2DD terbaik I se Sulawesi tahun 2023 kepada Asisten III Marni Nisabu pada apel kerja, di halaman Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (9/10/2023). (Foto: dok Pemkab Bone Bolango)
SUMAWA - Pemerintah Daerah Bone Bolango kembali toreskan prestasi,usai meraih digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik I se-Sulawesi tahun 2023,Bone Bolango mendapat kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12 Miliar.
Kabar baik ini disampaikan oleh Bupati Hamim Pou saat memimpin apel kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di Halaman Kantor Bupati, pada Senin (9/10/2023).
Bupati Hamim mengatakan, sebagai pelayan Bone Bolango, jelang akhir tahun dan masa jabatannya beberapa kabar baik yang menggembirakan terus berdatangan. Ia menuturkan daerah itu mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) maupun insentif fiskal yang jumlahnya sebesar Rp12 miliar.
"Sebenarnya saya mau bagikan untuk ASN, tapi ternyata lihat Juknisnya tidak bisa. Ini digunakan untuk penurunan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan kemudahan investasi. Padahal saya sudah pikir waktu dilaporkan, rencananya akan digunakan juga untuk pengadaan mobil dinas beberapa OPD, tapi ternyata tidak boleh," kata Hamim.
Kabar baik ini disampaikan oleh Bupati Hamim Pou saat memimpin apel kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di Halaman Kantor Bupati, pada Senin (9/10/2023).
Bupati Hamim mengatakan, sebagai pelayan Bone Bolango, jelang akhir tahun dan masa jabatannya beberapa kabar baik yang menggembirakan terus berdatangan. Ia menuturkan daerah itu mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) maupun insentif fiskal yang jumlahnya sebesar Rp12 miliar.
"Sebenarnya saya mau bagikan untuk ASN, tapi ternyata lihat Juknisnya tidak bisa. Ini digunakan untuk penurunan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan kemudahan investasi. Padahal saya sudah pikir waktu dilaporkan, rencananya akan digunakan juga untuk pengadaan mobil dinas beberapa OPD, tapi ternyata tidak boleh," kata Hamim.
Lihat Juga :