Pj Gubernur Sumsel Kumpulkan Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota untuk Bahas Karhutla
Minggu, 08 Oktober 2023 - 19:19 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni adakan Rapat Koordinasi bahas penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah Sumsel. (Foto: dok Pemprov Sumsel)
PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni memberikan atensi khususterhadap penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selamatan.
Oleh karena itu, Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan juga perusahaan yang terkait untuk membahas pesoalan karhutla.
Turut hadir dalam pertemuan Rakor tersebut diantaranya yakni Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.
"Hari ini kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja pada Kamis (5/10/2023).
Fatoni menegaskan hal yang sangat memungkinkan dapat dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan Karhutla ini adalah segera menyediakan anggaran penanganan Karhutla. Dia menyebut sebenarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.
“Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD,” ujar Fatoni.
Selain membahas soal alokasi anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah.
“Penanganan karhutla harus terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak pemerintah juga memerlukan peran aktif dari seluruh stakeholder yang terkait dalam hal pengendalian karhutla di Sumsel ini.
Oleh karena itu, Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan juga perusahaan yang terkait untuk membahas pesoalan karhutla.
Turut hadir dalam pertemuan Rakor tersebut diantaranya yakni Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.
"Hari ini kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja pada Kamis (5/10/2023).
Fatoni menegaskan hal yang sangat memungkinkan dapat dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan Karhutla ini adalah segera menyediakan anggaran penanganan Karhutla. Dia menyebut sebenarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.
“Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD,” ujar Fatoni.
Selain membahas soal alokasi anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah.
“Penanganan karhutla harus terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak pemerintah juga memerlukan peran aktif dari seluruh stakeholder yang terkait dalam hal pengendalian karhutla di Sumsel ini.
(dsa)
tulis komentar anda