Cetak Pemilih Cerdas, BEM Solo Raya Tolak Politik SARA dalam Pemilu 2024
Selasa, 03 Oktober 2023 - 14:27 WIB
Hanif menjelaskan bekal pengetahuan politik untuk mahasiswa mesti terus digalakkan hari ini. Caranya, dengan melakukan kegiatan edukatif mengenai pendidikan dan literasi politik, sosialisasi, dan penguatan pengetahuan politik, serta pemanfaatan sejumlah instrumen digital.
“Literasi politik ini untuk mencegah praktik politik atas dasar sentimen parsial SARA. Politik SARA selalu menawarkan narasi adu domba yang bersinggungan dengan suku, ras, dan agama. Praktik dan narasi politik semacam ini yang mesti diberangus oleh mahasiswa,” terang Hanif.
“Kampus harus lebih aksesebel memberikan penguatan pengetahuan politik terhadap mahasiswa. Apalagi, menjelang Pemilu Serentak 2024 besok, kampus dan mahasiswa lebih proaktif terutama untuk mencetak pemilih rasional-cerdas,” imbuh dia.
Aliansi BEM se-Solo Raya, menurut Hanif, memiliki komitmen untuk memberikan literasi dan edukasi politik bagi mahasiswa se-Solo Raya. Salah-satunya, dalam rangka untuk mengantisipasi dan menfilter praktik politik yang bersinggungan dengan isu SARA.
“Politik SARA tidak sekadar buruk dalam kosa-kata politik kita, tetapi praktik dan narasi SARA dalam pemilu akan merusak keakraban dan harmonisasi warga negara. Ia akan memecah belah kerukunan publik. Itu yang kita tolak,” tegas Hanif.
Sementara itu, Peneliti Indopublika Research and Consulting Muchlas Samorano menjelaskan praktik elektoral menjelang Pemilu 2024 berpotensi mengulang kontestasi politik sebelum-sebelumnya. Sebagai konstituen, mahasiswa mesti hadir sebagai penyeimbang diskursus publik.
“Kanalisasi politik etik harus dimulai dari kampus. Mahasiswa dan terutama jajaran elite civitas akademik, mesti menguatkan partisipasi politiknya di hampir semua proses politik. Demi menolak praktik SARA yang secara konstitusi haram, mahasiswa sangat boleh melakukan literasi politik apa saja, dan itu digaransi oleh demokrasi,” kata Muchlas.
“Mahasiswa, bagi saya, haram hukumnya melihat politik dari preferensi dan panorama SARA. Jangan mau dibikin rabun pada record dan program kandidat, lalu diganti dengan solidaritas populis atas dasar ras dan agama. Dalam kontestasi elektoral, kaidah-kaidah tersebut haram,” tutupnya.
“Literasi politik ini untuk mencegah praktik politik atas dasar sentimen parsial SARA. Politik SARA selalu menawarkan narasi adu domba yang bersinggungan dengan suku, ras, dan agama. Praktik dan narasi politik semacam ini yang mesti diberangus oleh mahasiswa,” terang Hanif.
“Kampus harus lebih aksesebel memberikan penguatan pengetahuan politik terhadap mahasiswa. Apalagi, menjelang Pemilu Serentak 2024 besok, kampus dan mahasiswa lebih proaktif terutama untuk mencetak pemilih rasional-cerdas,” imbuh dia.
Aliansi BEM se-Solo Raya, menurut Hanif, memiliki komitmen untuk memberikan literasi dan edukasi politik bagi mahasiswa se-Solo Raya. Salah-satunya, dalam rangka untuk mengantisipasi dan menfilter praktik politik yang bersinggungan dengan isu SARA.
“Politik SARA tidak sekadar buruk dalam kosa-kata politik kita, tetapi praktik dan narasi SARA dalam pemilu akan merusak keakraban dan harmonisasi warga negara. Ia akan memecah belah kerukunan publik. Itu yang kita tolak,” tegas Hanif.
Sementara itu, Peneliti Indopublika Research and Consulting Muchlas Samorano menjelaskan praktik elektoral menjelang Pemilu 2024 berpotensi mengulang kontestasi politik sebelum-sebelumnya. Sebagai konstituen, mahasiswa mesti hadir sebagai penyeimbang diskursus publik.
“Kanalisasi politik etik harus dimulai dari kampus. Mahasiswa dan terutama jajaran elite civitas akademik, mesti menguatkan partisipasi politiknya di hampir semua proses politik. Demi menolak praktik SARA yang secara konstitusi haram, mahasiswa sangat boleh melakukan literasi politik apa saja, dan itu digaransi oleh demokrasi,” kata Muchlas.
“Mahasiswa, bagi saya, haram hukumnya melihat politik dari preferensi dan panorama SARA. Jangan mau dibikin rabun pada record dan program kandidat, lalu diganti dengan solidaritas populis atas dasar ras dan agama. Dalam kontestasi elektoral, kaidah-kaidah tersebut haram,” tutupnya.
(ams)
tulis komentar anda