Uji Klinis Vaksin COVID-19 Masih Tunggu Restu Komite Etik
Jum'at, 24 Juli 2020 - 15:19 WIB
Ketua Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad, Prof Kusnandi Rusmil. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
BANDUNG - Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) masih menunggu izin dari Komite Etik untuk melaksanakan uji klinis vaksin COVID-19 asal China.
Ketua Tim Riset FK Unpad, Prof Kusnandi Rusmil mengatakan, uji klinis vaksin yang diproduksi Sinovach, China tersebut belum bisa dilakukan menyusul adanya permintaan dari Komite Etik untuk memastikan bahwa uji coba aman bagi subjek pengujian.
"Ada tambahan pemeriksaan yang diminta, kenapa diminta? Karena ini penyakit baru. Kita perlu hati-hati, jangan sampai ada apa-apa, prinsipnya agar subjek itu aman," tegas Kusnandi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (24/7/2020).
(Baca juga: Bio Farma: Waktu Uji Klinis Fase 3 Vaksin Sinovac Memakan Waktu 6 Bulan )
Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan konsultan medis Provinsi Jabar untuk menentukan apakah perubahan atau tambahan pemeriksaan tersebut bisa dilakukan atau tidak.
"Pemeriksaannya belum bisa saya jelaskan, tapi intinya belum ada izin dari Komite Etik dan belum sampai ke Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan)," terang Kusnandi.
Ketua Tim Riset FK Unpad, Prof Kusnandi Rusmil mengatakan, uji klinis vaksin yang diproduksi Sinovach, China tersebut belum bisa dilakukan menyusul adanya permintaan dari Komite Etik untuk memastikan bahwa uji coba aman bagi subjek pengujian.
"Ada tambahan pemeriksaan yang diminta, kenapa diminta? Karena ini penyakit baru. Kita perlu hati-hati, jangan sampai ada apa-apa, prinsipnya agar subjek itu aman," tegas Kusnandi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (24/7/2020).
(Baca juga: Bio Farma: Waktu Uji Klinis Fase 3 Vaksin Sinovac Memakan Waktu 6 Bulan )
Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan konsultan medis Provinsi Jabar untuk menentukan apakah perubahan atau tambahan pemeriksaan tersebut bisa dilakukan atau tidak.
"Pemeriksaannya belum bisa saya jelaskan, tapi intinya belum ada izin dari Komite Etik dan belum sampai ke Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan)," terang Kusnandi.
Lihat Juga :