Gerindra Buka Opsi Prabowo-Erick, Namun Ada Syarat Ini
Jum'at, 19 Mei 2023 - 19:41 WIB
Partai Gerindra tidak menutup kemungkinan menduetkan Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Pilpres 2024. (Ist)
BOGOR - Partai Gerindra tidak menutup kemungkinan menduetkan Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Pilpres 2024. Erick Thohir dinilai dapat menjadi jalan tengah terbaik yang bisa diambil oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, semua kemungkinan masih sangat terbuka. Terutama untuk menjodohkan Erick Thohir menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo pada Pilpres mendatang. "Ya, sebagai sebuah kemungkinan namanya politik ya," kata Muzani.
Dia menambahkan bahwa opsi Prabowo-Erick Thohir masih menjadi salah satu yang diunggulkan. Hal demikian tidak terlepas dari sosok Erick Thohir yang potensial diterima oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Situasi tersebut, dia menjelaskan, mesti menjadi proses yang harus dilewati lantaran kedua partai terikat dalam perjanjian tertulis yang dibangun di Koalisi KIR.
Karenanya diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. "Tetapi kan Gerindra, kita sudah menandatangani kontrak dengan PKB," terang Muzani.
Lebih lanjut dia mengatakan, setiap keputusan terutama terkait pendamping alias cawapres Prabowo tentu harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Terutama kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. "Jadi tentu semua harus dapat persetujuan dari Pak Muhaimin sebagai ketum PKB," jelas Muzani.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, semua kemungkinan masih sangat terbuka. Terutama untuk menjodohkan Erick Thohir menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo pada Pilpres mendatang. "Ya, sebagai sebuah kemungkinan namanya politik ya," kata Muzani.
Dia menambahkan bahwa opsi Prabowo-Erick Thohir masih menjadi salah satu yang diunggulkan. Hal demikian tidak terlepas dari sosok Erick Thohir yang potensial diterima oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Situasi tersebut, dia menjelaskan, mesti menjadi proses yang harus dilewati lantaran kedua partai terikat dalam perjanjian tertulis yang dibangun di Koalisi KIR.
Karenanya diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. "Tetapi kan Gerindra, kita sudah menandatangani kontrak dengan PKB," terang Muzani.
Lebih lanjut dia mengatakan, setiap keputusan terutama terkait pendamping alias cawapres Prabowo tentu harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Terutama kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. "Jadi tentu semua harus dapat persetujuan dari Pak Muhaimin sebagai ketum PKB," jelas Muzani.
(nag)
tulis komentar anda