BNPP Pastikan Kelengkapan Fasilitas PLBN Serasan Sebelum Beroperasi dan Diresmikan
Senin, 27 Maret 2023 - 20:03 WIB
KEPULAUAN RIAU - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan sedang mempersiapkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) untuk segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk kelancaran operasional, BNPP segera mengoordinasikan fasilitas pendukung lainnya melengkapi pembangunan fisik yang telah selesai.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mendampingi Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam kunjungan kerja ke PLBN Serasan, Kamis (23/3/2023) lalu.
"Pada kunjungan kerja kali ini kami mengoordinasikan kesiapan PLBN Serasan untuk dioperasionalkan oleh BNPP dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemarin kami juga telah menyerahkan bantuan kepada para korban longsor yang melanda Desa Pangkalan," jelas Robert.
Robert menerangkan, PLBN Serasan merupakan hasil dari pelaksanaan perintah Presiden Jokowi melalui Inpres 1/2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarpras Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Bersama dengan PLBN Serasan, dibangun 10 PLBN Lainnya. Yaitu PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang; dan PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, dan PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan; serta PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).
Selain itu PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). "Serta PLBN Sota di Kabuapten Merauke dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua, sekarang Papua Selatan," lengkapnya.
Robert juga melanjutkan penjelasan bahwa, untuk persiapan pengelolaan PLBN, BNPP telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengenai penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PLBN seperti meubelair, furniture, dan equipment.
Selain itu, BNPP juga telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) 5 Kementerian, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Untuk kelancaran operasional, BNPP segera mengoordinasikan fasilitas pendukung lainnya melengkapi pembangunan fisik yang telah selesai.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mendampingi Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam kunjungan kerja ke PLBN Serasan, Kamis (23/3/2023) lalu.
"Pada kunjungan kerja kali ini kami mengoordinasikan kesiapan PLBN Serasan untuk dioperasionalkan oleh BNPP dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemarin kami juga telah menyerahkan bantuan kepada para korban longsor yang melanda Desa Pangkalan," jelas Robert.
Robert menerangkan, PLBN Serasan merupakan hasil dari pelaksanaan perintah Presiden Jokowi melalui Inpres 1/2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarpras Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Bersama dengan PLBN Serasan, dibangun 10 PLBN Lainnya. Yaitu PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang; dan PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, dan PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan; serta PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).
Selain itu PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). "Serta PLBN Sota di Kabuapten Merauke dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua, sekarang Papua Selatan," lengkapnya.
Robert juga melanjutkan penjelasan bahwa, untuk persiapan pengelolaan PLBN, BNPP telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengenai penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PLBN seperti meubelair, furniture, dan equipment.
Selain itu, BNPP juga telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) 5 Kementerian, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Lihat Juga :
tulis komentar anda