Sisa Waktu Pemerintahan, DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Fokus Tuntaskan RPJMD
Jum'at, 24 Februari 2023 - 08:23 WIB
“Sehingga saya kira pengalokasian 10% dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin. Ini perlu kita pikirkan ke depan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru sehingga coverage layanan ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelasnya.
Terkait Bogor Cerdas, politikus PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemkot Bogor mengenai sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini. Baca juga:
Setelah Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Tahun Ini, Berikutnya Penerapan Iuran Satu Tarif
“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya, termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ungkapnya.
Terakhir, program Bogor Sejahtera perlu evaluasi terkait penyaluran program bantuan. Baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Sebab selama pandemi Covid-19, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan. Padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Terkait Bogor Cerdas, politikus PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemkot Bogor mengenai sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini. Baca juga:
Setelah Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Tahun Ini, Berikutnya Penerapan Iuran Satu Tarif
“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya, termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ungkapnya.
Terakhir, program Bogor Sejahtera perlu evaluasi terkait penyaluran program bantuan. Baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Sebab selama pandemi Covid-19, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan. Padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
(poe)
Lihat Juga :