Diduga Aksi Tolak Wali Kota Tegal Ditunggangi Komunis
Kamis, 07 Mei 2015 - 23:04 WIB
Diduga Aksi Tolak Wali Kota Tegal Ditunggangi Komunis
A
A
A
TEGAL - Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tegal Heri Anggoro menuding gerakan PNS dan mahasiswa yang menolak kepemimpinan Wali Kota Tegal Siti Masitha sebagai gerakan yang ditunggangi agenda komunis.
"Ada indikasi aksi yang dilakukan mereka ditunggangi grand design agenda komunis," kata Heri saat dihubungi wartawan, Rabu (7/5/2015).
Tudingan Heri ini mencuat saat dimintai tanggapan seputar konflik yang terjadi antara Wali Kota Siti Masitha dengan PNS di lingkungan Pemkot Tegal.
Dalam konflik ini, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) terus menggelar aksi unjuk rasa bersama PNS untuk meminta Siti Masitha mundur dari jabatannya.
Menurut Heri, indikasi adanya agenda komunis dalam aksi penolakan terhadap Siti Masitha tersebut karena dalam setiap aksi unjuk rasa yang digelar terdapat nyanyian lagu genjer-genjer. "Anda tahu kan lagu genjer-genjer?" kata Heri.
Sementara koordinator Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rakyat (Gemmpur) Miftakhudin mengatakan, pernyataan Heri Anggoro sangat disesalkan dan melukai banyak pihak.
Sebab Gemmpur merupakan wadah pergerakan banyak elemen untuk melawan segala bentuk penindasan terhadap masyarakat lemah.
"Yang berjuang di dalam Gemmpur di antaranya ada dari unsur OKP, PKL, akademisi, dan tokoh masyarakat Kota Tegal. Jadi banyak yang merasa dilukai oleh komentar Heri Anggoro," kata Miftakhudin kepada Sindonews.com, Kamis (7/5/2015).
Miftakhudin menuntut Heri Anggoro meminta maaf atas pernyataannya soal komunis. Sebab sebagai ketua partai, seharusnya dia tidak menyampaikan tudingan tersebut.
"Jika tidak meminta maaf, maka kami minta kepada DPP Partai Gerindra untuk menindak tegas Heri Anggoro, karena komentarnya dapat merugikan Partai Gerindra dan yang lainnya," tandasnya.
Menurutnya, di dalam setiap aksi yang dilakukan, Gemmpur selalu membuat pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak pernah berbuat anarkhis. Bahkan kepolisian menilai kegiatan yang dilakukan Gemmpur masih dalam garis hijau atau masih tergolong aman.
"Menurut kami pemberitaan di media tentang kami juga sudah benar, tidak baik jika Heri Aggoro menyalahkan pers atau media," pungkasnya.
Untuk diketahui, konflik antara Wali Kota Siti Masitha dengan PNS mencuat setelah sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemkot Tegal yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Korpri Kota Tegal beraudiensi dengan pimpinan DPRD pada Kamis, 9 April 2015.
Dalam audiensi tersebut para PNS mengungkap adanya intervensi mantan tim sukses Siti Masitha terhadap jalannya pemerintahan Kota Tegal.
Para PNS juga menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Siti Masitha dan mengancam mogok kerja jika kepemimpinan Masitha dipaksakan.
Sikap penolakan tersebut kemudian berbuntut panjang. Sebanyak 15 pejabat eselon II dan III yang ikut audiensi dicopot oleh Siti Masitha dan dijadikan staf biasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sejak itu, para PNS terus menyuarakan penolakan kepada Siti Masitha dengan mengelar orasi di kompleks balai kota dan melaporkan sejumlah penyimpangan dalam jalannya pemerintahan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Merespon hal ini, Ganjar kemudian menurunkan tim untuk melakukan investigasi di Kota Tegal. Sampai saat ini tim masih bekerja.
Baca Juga: Wali Kota Tegal dan Wakil Tidak Harmonis, PNS Ancam Mogok
"Ada indikasi aksi yang dilakukan mereka ditunggangi grand design agenda komunis," kata Heri saat dihubungi wartawan, Rabu (7/5/2015).
Tudingan Heri ini mencuat saat dimintai tanggapan seputar konflik yang terjadi antara Wali Kota Siti Masitha dengan PNS di lingkungan Pemkot Tegal.
Dalam konflik ini, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) terus menggelar aksi unjuk rasa bersama PNS untuk meminta Siti Masitha mundur dari jabatannya.
Menurut Heri, indikasi adanya agenda komunis dalam aksi penolakan terhadap Siti Masitha tersebut karena dalam setiap aksi unjuk rasa yang digelar terdapat nyanyian lagu genjer-genjer. "Anda tahu kan lagu genjer-genjer?" kata Heri.
Sementara koordinator Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rakyat (Gemmpur) Miftakhudin mengatakan, pernyataan Heri Anggoro sangat disesalkan dan melukai banyak pihak.
Sebab Gemmpur merupakan wadah pergerakan banyak elemen untuk melawan segala bentuk penindasan terhadap masyarakat lemah.
"Yang berjuang di dalam Gemmpur di antaranya ada dari unsur OKP, PKL, akademisi, dan tokoh masyarakat Kota Tegal. Jadi banyak yang merasa dilukai oleh komentar Heri Anggoro," kata Miftakhudin kepada Sindonews.com, Kamis (7/5/2015).
Miftakhudin menuntut Heri Anggoro meminta maaf atas pernyataannya soal komunis. Sebab sebagai ketua partai, seharusnya dia tidak menyampaikan tudingan tersebut.
"Jika tidak meminta maaf, maka kami minta kepada DPP Partai Gerindra untuk menindak tegas Heri Anggoro, karena komentarnya dapat merugikan Partai Gerindra dan yang lainnya," tandasnya.
Menurutnya, di dalam setiap aksi yang dilakukan, Gemmpur selalu membuat pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak pernah berbuat anarkhis. Bahkan kepolisian menilai kegiatan yang dilakukan Gemmpur masih dalam garis hijau atau masih tergolong aman.
"Menurut kami pemberitaan di media tentang kami juga sudah benar, tidak baik jika Heri Aggoro menyalahkan pers atau media," pungkasnya.
Untuk diketahui, konflik antara Wali Kota Siti Masitha dengan PNS mencuat setelah sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemkot Tegal yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Korpri Kota Tegal beraudiensi dengan pimpinan DPRD pada Kamis, 9 April 2015.
Dalam audiensi tersebut para PNS mengungkap adanya intervensi mantan tim sukses Siti Masitha terhadap jalannya pemerintahan Kota Tegal.
Para PNS juga menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Siti Masitha dan mengancam mogok kerja jika kepemimpinan Masitha dipaksakan.
Sikap penolakan tersebut kemudian berbuntut panjang. Sebanyak 15 pejabat eselon II dan III yang ikut audiensi dicopot oleh Siti Masitha dan dijadikan staf biasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sejak itu, para PNS terus menyuarakan penolakan kepada Siti Masitha dengan mengelar orasi di kompleks balai kota dan melaporkan sejumlah penyimpangan dalam jalannya pemerintahan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Merespon hal ini, Ganjar kemudian menurunkan tim untuk melakukan investigasi di Kota Tegal. Sampai saat ini tim masih bekerja.
Baca Juga: Wali Kota Tegal dan Wakil Tidak Harmonis, PNS Ancam Mogok
(nag)
