Bayi Penderita Hydrocephalus Akhirnya Dirawat di RS
Rabu, 06 Mei 2015 - 07:05 WIB
Bayi Penderita Hydrocephalus Akhirnya Dirawat di RS
A
A
A
POLEWALI - Nurfasya, bayi dua bulan yang menderita penyakit Hydrocephalus akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar (Polman).
Putri bungsu dari pasangan Mustam dan Nuraisa, warga Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Polman, ini kembali dirujuk ke RSUD, setelah sebelumnya sempat pulang ke rumah karena tidak ada biaya untuk melangsungkan pengobatan.(Baca juga : Bayi Dua Bulan Penderita Hydrocephalus Butuh Bantuan).
Saat ditemui, Nuraisa mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk penyembuhan penyakit yang diderita buah hatinya. Apalagi, jika harus mengeluarkan biaya yang banyak.
“Kalau dengan biaya yang banyak, saya tidak akan mampu. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan bantuanuntuk penyembuhan anaknya,” tutur Nuraisa.
Sebelumnya, Direktur RSUD Polman, dr Syamsiah mengakui akan berupaya memberikan upaya penyembuhan yang terbaik terhadap Nurfasya.
“Sudah ditangani oleh dokter. Apakah nantinya akan dirujuk ke Makassar atau tidak, tergantung dokter yang menangani. Yang pasti, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan upaya penyembuhan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinkes Polman, dr Nurwan Katta, yang dikonfirmasi mengakui akan menanggung biaya pengobatan untuk Nurfasya melalui program jaminan kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah.
“Kalau tidak tercover di program KIS, kita masih ada program BPJS daerah. Asalkan memang betul-betul warga miskin,”tutur Nirwan.
Terkait dengan biaya pengobatan jika nantinya anak tersebut harus dirujuk ke Makassar, Nirwan mengaku bahwa hal tersebut tergantung pada rumah sakit yang telah menangani.
Yang pasti, pasien tetap dalam tanggungan pemerintah. Adapun biaya untuk keluarga saat di Makassar, itu menjadi kebijakan lain.
“Kami hanya terfokus pada biaya perawatan anak. Soal biaya hidup keluarga, itu menjadi kewenangan dinas terkait. Biasa juga, ada bantuan khusus dari donatur maupun pemerintah,” tutur Nirwan.
Dia menambahkan, untuk warga miskin, jika memang tidak tercover dalam program jaminan kesehatan, itu tidak akan pernah terlewatkan. Karena memang pemerintah sudah menyiapkannya anggaran khusus untuk itu.
Dalam beberapa kasus yang terjadi, ada warga yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS. Mestinya, hal seperti itu segera dilaporkan kepada pemerintah setempat. Sehingga, bisa langsung diberikan penanganan.
Putri bungsu dari pasangan Mustam dan Nuraisa, warga Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Polman, ini kembali dirujuk ke RSUD, setelah sebelumnya sempat pulang ke rumah karena tidak ada biaya untuk melangsungkan pengobatan.(Baca juga : Bayi Dua Bulan Penderita Hydrocephalus Butuh Bantuan).
Saat ditemui, Nuraisa mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk penyembuhan penyakit yang diderita buah hatinya. Apalagi, jika harus mengeluarkan biaya yang banyak.
“Kalau dengan biaya yang banyak, saya tidak akan mampu. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan bantuanuntuk penyembuhan anaknya,” tutur Nuraisa.
Sebelumnya, Direktur RSUD Polman, dr Syamsiah mengakui akan berupaya memberikan upaya penyembuhan yang terbaik terhadap Nurfasya.
“Sudah ditangani oleh dokter. Apakah nantinya akan dirujuk ke Makassar atau tidak, tergantung dokter yang menangani. Yang pasti, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan upaya penyembuhan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinkes Polman, dr Nurwan Katta, yang dikonfirmasi mengakui akan menanggung biaya pengobatan untuk Nurfasya melalui program jaminan kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah.
“Kalau tidak tercover di program KIS, kita masih ada program BPJS daerah. Asalkan memang betul-betul warga miskin,”tutur Nirwan.
Terkait dengan biaya pengobatan jika nantinya anak tersebut harus dirujuk ke Makassar, Nirwan mengaku bahwa hal tersebut tergantung pada rumah sakit yang telah menangani.
Yang pasti, pasien tetap dalam tanggungan pemerintah. Adapun biaya untuk keluarga saat di Makassar, itu menjadi kebijakan lain.
“Kami hanya terfokus pada biaya perawatan anak. Soal biaya hidup keluarga, itu menjadi kewenangan dinas terkait. Biasa juga, ada bantuan khusus dari donatur maupun pemerintah,” tutur Nirwan.
Dia menambahkan, untuk warga miskin, jika memang tidak tercover dalam program jaminan kesehatan, itu tidak akan pernah terlewatkan. Karena memang pemerintah sudah menyiapkannya anggaran khusus untuk itu.
Dalam beberapa kasus yang terjadi, ada warga yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS. Mestinya, hal seperti itu segera dilaporkan kepada pemerintah setempat. Sehingga, bisa langsung diberikan penanganan.
(sms)
