Soal Transportasi, Ahok Keukeuh Pada Kebijakannya
Selasa, 05 Mei 2015 - 08:40 WIB
Soal Transportasi, Ahok Keukeuh Pada Kebijakannya
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, enggan mengambil pusing beberapa kebijakannya yang dipandang miring. Terutama soal kebijakan transportasi umum.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, sistem rupiah per kilometer yang diberlakukan untuk APTB saat ini masih dalam proses tender. Nantinya, proses tender itu akan menentukan besaran tarif rupiah per kilometer yang didapat dari operator dan Dishub.
"Kami harap akhir bulan ini tender itu selesai. Saya enggak tahu berapa besaranya, mereka lelang saja," katanya di Jakarta, Senin 4 Mei 2015.
Menurut mantan politikus Partai Gerindra itu, pihaknya juga tidak mempermasalahkan sejumlah operator bus yang enggan mengikuti aturannya. Karena, dirinya merasa mampu mengerjakan sendiri.
"Kalau operator enggak mau, kami kerjain sendiri mungkin. Yang penting kami lelang seperti itu, ya kan. Yang penting kami lelang sendiri, kami PMP (penyertaan modal pemerintah)-kan. Kami akan kasih PSO (public service obligation) saja," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak serius meningkatkan pelayanan angkutan umum di wilayah hukumnya. Opsi yang diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI agar APTB hanya beroperasi hingga perbatasan adalah bukti ketidakseriusan itu.
Kemudian, Ahok juga diminta sadar diri dalam memberikan kebijakan-kebijakan khsusunya transportasi. Sebab, selama ini Ahok tidak pernah mengkoordinasikan keinginannya dengan pihak terkait.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, sistem rupiah per kilometer yang diberlakukan untuk APTB saat ini masih dalam proses tender. Nantinya, proses tender itu akan menentukan besaran tarif rupiah per kilometer yang didapat dari operator dan Dishub.
"Kami harap akhir bulan ini tender itu selesai. Saya enggak tahu berapa besaranya, mereka lelang saja," katanya di Jakarta, Senin 4 Mei 2015.
Menurut mantan politikus Partai Gerindra itu, pihaknya juga tidak mempermasalahkan sejumlah operator bus yang enggan mengikuti aturannya. Karena, dirinya merasa mampu mengerjakan sendiri.
"Kalau operator enggak mau, kami kerjain sendiri mungkin. Yang penting kami lelang seperti itu, ya kan. Yang penting kami lelang sendiri, kami PMP (penyertaan modal pemerintah)-kan. Kami akan kasih PSO (public service obligation) saja," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak serius meningkatkan pelayanan angkutan umum di wilayah hukumnya. Opsi yang diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI agar APTB hanya beroperasi hingga perbatasan adalah bukti ketidakseriusan itu.
Kemudian, Ahok juga diminta sadar diri dalam memberikan kebijakan-kebijakan khsusunya transportasi. Sebab, selama ini Ahok tidak pernah mengkoordinasikan keinginannya dengan pihak terkait.
(mhd)
