Temui Ahok, Bareskrim Polri Koordinasi Kasus UPS
Senin, 04 Mei 2015 - 14:39 WIB
Temui Ahok, Bareskrim Polri Koordinasi Kasus UPS
A
A
A
JAKARTA - Satroni kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diam-diam, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso mengaku untuk berkoordinasi tindak lanjut dugaan korupsi kasus uninterruptible power supply (UPS).
"Ada beberapa saksi yang harus saya (Bareskrim) mintai keterangan dari staf-staf (PNS) beliau (Ahok). Jadi saya harus minta izin dahulu sama Pak Gubernur untuk percepatan penganan kasus (UPS) ini," kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2015).
Dia juga menambahkan, pihaknya akan memeriksa staf Ahok di Bareskrim Mabes Polri. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu kinerja para PNS di Pemprov DKI Jakarta.
"Kami dari pihak kepolisian Bareskrim akan memeriksanya di kantor saja, supaya tidak mengganggu pekerjaan (PNS DKI)," ujarnya.
Meski demikian, dia enggan mengungkapkan berapa banyak PNS yang akan diperiksa. Kemudian, dia juga ogah membongkar nama-nama yang akan diperiksa terkait kasus pengadaan UPS pada APBD 2014.
"Nanti-nanti (soal siapa), tentunya berkaitan dengan kegiatan itu (kasus UPS). Kalau berapanya ya bisa berapa saja," tukasnya.
Budi juga enggan mengatakan waktu untuk pemeriksaan sejumlah staf Ahok. Karena, hal itu akan dikoordinasikan kembali.
"Nanti kami koordinasikan kembali dengan Pak Gubernur, dengan penyidik. Karena penyidik yang nanti menjadwalkan waktunya," katanya.
"Ada beberapa saksi yang harus saya (Bareskrim) mintai keterangan dari staf-staf (PNS) beliau (Ahok). Jadi saya harus minta izin dahulu sama Pak Gubernur untuk percepatan penganan kasus (UPS) ini," kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2015).
Dia juga menambahkan, pihaknya akan memeriksa staf Ahok di Bareskrim Mabes Polri. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu kinerja para PNS di Pemprov DKI Jakarta.
"Kami dari pihak kepolisian Bareskrim akan memeriksanya di kantor saja, supaya tidak mengganggu pekerjaan (PNS DKI)," ujarnya.
Meski demikian, dia enggan mengungkapkan berapa banyak PNS yang akan diperiksa. Kemudian, dia juga ogah membongkar nama-nama yang akan diperiksa terkait kasus pengadaan UPS pada APBD 2014.
"Nanti-nanti (soal siapa), tentunya berkaitan dengan kegiatan itu (kasus UPS). Kalau berapanya ya bisa berapa saja," tukasnya.
Budi juga enggan mengatakan waktu untuk pemeriksaan sejumlah staf Ahok. Karena, hal itu akan dikoordinasikan kembali.
"Nanti kami koordinasikan kembali dengan Pak Gubernur, dengan penyidik. Karena penyidik yang nanti menjadwalkan waktunya," katanya.
(mhd)
