Anjal, Pengemis, dan PSK Menjamur di Jalan Protokol

MEDAN - Keberadaan anak jalanan (anjal), pengemis, dan pekerja seks komersial (PSK), kian menjamur di beberapa kawasan Kota Medan. Keberadaan mereka sudah meresahkan masyarakat, tapi belum ada tindakan nyata dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpin Armansyah Lubis itu selalu beralasan Kota Medan belum memiliki panti rehabilitasi, sehingga penertiban sulit dilakukan. Berdasarkanpantauan KORAN SINDO MEDAN , keberadaan anjal dan pengemis belakangan ini semakin jelas terlihat di hampir setiap persimpangan jalan. Begitu juga dengan PSK, semakin berani muncul.

Jika biasanya PSK hanya banyak terlihat di sekitar Jalan Iskandar Muda dan Jalan Gadjah Mada, sekarang sudah merambah ke Jalan Gatot Subroto. Keberadaan mereka jelas sangat meresahkan masyarakat. “Kalau dulu kami lihat PSK ini sembunyi-sembunyi dijalan-jalan sekitar kawasan Iskandar Muda dan Jalan Gadjah Mada. Tapisekarang, dipinggir Jalan Gatot Subroto pun sudah terlihat. Mereka duduk di pot-pot bunga milik Dinas Pertamanan, kan ngeri sekali Medan ini,” ujar Indah, warga Jalan GelasMedan, kemarin.

Indah mengaku, saat ini sangat resah jika makan di pinggir jalan sekitar Jalan Gatot Subroto, lantaran banyak sekali pengemis dan pengamen yang datang silih berganti, sehingga membuat pengunjung tidak nyaman. “Ini karena tidak pernah ditertibkan Pemko Medan, makanya semakin merajalela mereka itu. Harusnya Pemko Medan rutin menertibkan sehingga ada efek jera,” kata Indah.

Sementara Kadinsosnaker Kota Medan, Armansyah Lubis, mengatakan, sulit menertibkan anjal, pengemis, dan PSK, karena Kota Medan tidak memiliki panti rehabilitasi. Kalaupun ditertibkan, akan menjadi dilema bagi Pemko Medan karena tidak memiliki tempat penampungan untuk membina mereka. “Kami tidak punya panti. Sudah kami usulkan tapi hingga sekarang panti belum bisa diwujudkan untuk dibangun.

Biasanya, kalau kami tertibkan, sementara ditampung di Panti Parawangsa Brastagi milik Pemprovsu. Kendalanya, kalau kami titipkan di sana, belum sampai kami yang mengantarkan mereka balik ke Medan, mereka sudah lebih dulu sampai kembali ke Medan. Itulah susahnya,” ujar Armansyah, kemarin. Armansyah menyebutkan, Dinsosnaker sudah mengusulkan pembangunan panti rehabilitasi sejak 2013.

Bahkan, detail engineering design (DED) untuk pendirian panti rehabilitasi itu sudah diselesaikan dengan anggaran senilai Rp350 juta. DED tersebut sudah mereka serahkan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan. “Lahan juga sudah ada di Kelurahan Ladang Bambu, Medan Tuntungan. Tapi memang belum bisa dibangun hingga sekarang karena tidak ada anggaran,” ucap Armansyah.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Jumadi, mengatakan, menjamurnya anjal, pengemis, hingga PSK di Kota Medan tidak lain karena Pemko Medan tidak serius menangani persoalan ini. Dia melihat sejauh ini tidak ada komitmen yang jelas dari wali kota dan Kadisosnaker untuk menangani permasalahan ini, sehingga sampai sekarang tidak kunjung tuntas.

“Kami juga sudah mengusulkan pembangunan panti rehabilitasi itu di rapat pembahasan Badan Anggaran (banggar) DPRD, jadi apalagi masalahnya. Kalau tidak terwujud juga pembangunan panti rehabilitasi itu, karena tidak adanya keseriusan Pemko Medan,” ucap Jumadi. Dia a menyebutkan, di daerah lain seperti Sragen, Jawa Tengah, pemerintah daerahnya sangat fokus pada persoalan ini sehingga mau membangun panti rehabilitasi.

Di panti ini bisa menampung gelandangan, pengamen, dan lainnya, untuk diberikan penyuluhan dan modal bekerja sehingga bisa mandiri secara ekonomi. “Kalau di Sragen dari hasil studi banding kami di sana, penertiban berjalan efektif. Setelah itu dibina. Kalau tetap membandel akan ditertibkan kembali dan dimasukkan langsung ke lapas, sehingga menimbulkan efek jera,” ucapnya.

Lia anggia nasution