AS Manfaatkan Masyumi Jegal Soekarno dan PKI

PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) merupakan partai terbesar ke-4 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 dengan perolehan suara mencapai 16,4% mengungguli perolehan suara Partai Masyumi.

Perolehan suara PKI yang cukup besar itu membuat Amerika Serikat (AS) geram. Sebab, mereka telah mengucurkan dana besar senilai USD1 juta kepada Masyumi untuk menjegal suara PKI dalam Pemilu 1955.

Kekhawatiran pihak AS terhadap kemajuan PKI semakin menjadi, saat PKI berhasil memenangkan Pemilu 1957 dengan perolehan suara 30% di Jawa, mengungguli PNI sebagai partai terbesar di Yogyakarta.

Kemajuan PKI semakin berbahaya bagi AS setelah partai berlambang palu arit itu berhasil melipat gandakan anggotanya dari tahun 1954 yang hanya 200.000 menjadi 1,5 juta lebih anggota hingga tahun 1959.

Melihat kemajuan PKI yang sangat pesat, Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon sempat putus asa dan setuju dengan pernyataan Presiden Soekarno yang menolak demokrasi liberal di Indonesia.

"Keyakinan Soekarno barang kali betul bahwa pemerintahan demokrasi bukanlah jenis pemerintahan yang paling baik bagi Indonesia," katanya, seperti dikutip dalam buku Bradley R Simpson, pada halaman 44.

Namun begitu, bukan AS namanya jika mudah menyerah. Saat kekuatan PKI semakin besar dan tidak ada partai politik lain yang bisa diandalkan untuk menjegal PKI, mereka pun memanfaatkan kekuatan tentara.

Hubungan AS dengan tentara di Indonesia sudah terjalin cukup lama, sejak tahun 1948 ketika meletusnya Peristiwa Madiun. Dalam peristiwa itu, ratusan ribu orang-orang PKI tewas dibunuh dengan kejam.

Di antara korban tewas itu adalah tokoh komunis 1926-1927 Muso dan mantan Perdana Menteri Indonesia kedua Amir Syarifuddin Harahap. Keduanya tewas ditembak mati tentara tanpa proses pengadilan.

Hubungan kerja sama AS dengan tentara secara resmi dilakukan sejak tahun 1950, dimulai dengan memberikan pelatihan militer kepada sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat (AD) di sekolah kedinasan AS.

Sasaran latihan militer itu adalah menanamkan pengaruh yang lebih luas di kalangan tentara tentang bahaya PKI. Di antara perwira yang mengikuti pendidikan di AS adalah Jenderal A Yani dan AH Nasution.

Jenderal Yani mengikuti pendidikan kedinasan di General Command and Staff College dari 1955-1966 tentang perang modern dan kesetiaan terhadap AS. Doktrin dari AS itu kemudian diterapkan di akademi militer.

Sedangkan Jenderal Nasution mengikuti pendidikan di West Point Amerika Serikat tentang strategi perang dan komando teritorial. Doktrin AS itu juga diterapkan dengan mulus di akademi militer Indonesia.

Program pendidikan AS ternyata berhasil dengan mutlak. Para tentara menelan mentah-mentah doktrin itu. Dalam tahun 1956, seluruh garis komando dalam AD diisi oleh lulusan-lulusan sekolah militer AS.

Duta Besar Amerika Serikat Hugh Camming mengatakan, sekolah-sekolah militer AS telah menghasilkan lulusan sebanyak 2.800 tentara AD selama satu dasawarsa dan tersebar di semua sektor penting.

Saat PKI mulai menunjukkan pengaruhnya kepada Presiden Soekarno, tentara-tentara lulusan AS dan antikomunis inilah yang diterjunkan untuk menjegal langkah politik PKI yang sangat membahayakan AS.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Dulles dan saudaranya Direktur CIA Allan Dulles merasa yakin bahwa kekuasaan pemerintah dan militer di Indonesia sedang melemah seiring dengan makin menguatnya PKI.

Pada tahun 1957, sejumlah letnan pembelot, elite politik lokal, dan kelompok agama yang diwakili Partai Masyumi melakukan pertemuan dan membentuk dewan-dewan revolusioner di daerah-daerah.

Sementara para perwira tinggi AD lulusan terbaik sekolah militer AS dibiarkan tetap berada di Jakarta untuk tujuan jangka panjang. Mereka tetap dibiarkan berada di samping Presiden Soekarno.

Para pemberontak itu kemudian membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang mendapat dukungan penuh AS, bulan Februari 1958. Keterlibatan AS membuat Soekarno sangat marah.

Sebagai balasan, dia memberlakukan hukum darurat perang. Dengan sokongan kekuatan militer pro Soekarno di Jawa, sistem demokrasi parlementer dibubarkan, diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Negara-negara Barat yang diwakili AS mengecap demokrasi terpimpin Soekarno sebagai bentuk pemerintahan otoriter. Namun, rakyat Indonesia menganggapnya sebagai perlawanan terhadap pihak asing.

Sikap Soekarno yang tidak mau tunduk terhadap AS, menempatkannya sebagai musuh nomor satu yang harus disingkirkan. Dana segar jutaan dolar pun dikucurkan untuk mendukung PRRI.

Di daerah-daerah yang menjadi pusat PRRI, pihak AS memberikan bantuan senjata modern untuk melawan pasukan Soekarno yang dipimpin Jenderal Nasution dan kekuatan militernya dari Jawa.

Keterlibatan AS dalam PRRI semakin terang-terangan, saat Pemerintah Eisenhower memberikan perlindungan udara kepada pemberontak dan menempatkan kapal perangnya di Sumatera.

Pemerintah AS juga memberikan latihan perang tambahan kepada para kolonel pemberontak untuk menghadapi gempuran pasukan Soekarno. Latihan militer dilakukan di Pangkalan Militer Inggris di Singapura.

Dukungan terang-terangan AS itu terbongkar setelah pilot CIA Allan Pope ditembak jatuh pasukan militer Soekarno. Terbongkarnya kedok AS ini memberikan tamparan keras terhadap Pemerintah AS.

Setelah kekalahannya yang pertama di tahun 1955 dan terbongkarnya keterlibatan penuh AS dalam pemberontakan PRRI, Pemerintahan AS tetap saja berlagak sok suci dengan mengatakan mereka tidak terlibat.

Hubungan AS dengan Indonesia dan negara-negara Barat pun semakin buruk. Sebaliknya, Indonesia semakin memantapkan langkahnya bekerja sama dengan negara-negara sosialis musuh utama pihak Barat.

Uni Soviet yang sedari awal mendukung demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan penumpasan pemberontakan PRRI, memberikan bantuan militer dan ekonomi yang sangat besar mencapai USD750 juta.

Sejak 1956-1962, Pemerintah Moskow telah memperkuat pasukan militer Soekarno dengan bantuan ratusan tank, kendaraan antipeluru, perlengkapan artileri dan peluru kendali, 170 jet dan pesawat pengebom.

Duta Besar Amerika Serikat Howard Jones mengatakan, bantuan AS dan Uni Soviet telah mengakibatkan perang saudara di Indonesia antara faksi komunis dan antikomunis di dalam kesatuan tentara.

Kekalahan AS dan dukungan Soviet yang sangat besar mengukuhkan pengaruh komunis dan kepercayaan Presiden Soekarno terhadap PKI di Indonesia. Agitasi dan propaganda antikomunis pihak AS pun gagal.

British Commissioner Generals Office di Singapura mengakui pengaruh PKI yang sangat besar saat itu. Mereka menilai, andai pemilu diadakan tahun itu, maka PKI akan menang mutlak dalam perolehan suara.

Kekalahan besar AS dalam menanamkan pengaruhnya di Indonesia selama periode 1950-1958 ini merupakan awal dari perjuangan Negara-negara Barat untuk menghancurkan PKI dan Presiden Soekarno.

Seperti diungkapkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Neil McElroy, perjuangan jangka panjang AS setelah itu adalah mendukung Jenderal Nasution dan militer untuk menghadapi Soekarno dan PKI.

Sampai di sini ulasan singkat Cerita Pagi tentang peran Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan kekuatan PKI. Semoga dapat memberikan manfaat.

Sumber tulisan:
Bradley R Simpson, Economists With Guns, Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010.