Pengusaha Harus Bayar Lembur

MEDAN - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day ) 1 Mei di Sumatera Utara (Sumut) secara umum berlangsung lancar dan kondusif.

Meski begitu di beberapa daerah ternyata masih ada pengusaha, terutama ritel yang tetap mewajibkan pekerjanya bekerja. Padahal pemerintah sudah menetapkan tiap 1 Mei sebagai hari libur nasional. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Dzulmi Eldin pun meminta kepada seluruh pengusaha yang tetap memperkerjakan karyawannya kemarin untuk memberikan kompensasi berupa uang lembur.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan, menurut Eldin, tidak dapat memberikan larangan kepada perusahaan yang ingin tetap operasional. “Kalau tetap dipekerjakan, maka harus ada kompensasinya yakni uang lembur. Kalau tidak, maka Pemko Medan akan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut,”ujar Eldin, kemarin. Hal yang sama juga terjadi di Kota Pematangsiantar. Ketua Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Pematangsiantar-Simalungun Ramlan Sinaga juga mengaku kecewa masih banyaknya pelaku usaha yang mempekerjakan karyawannya, kemarin.

Menurut Ramlan,kondisi itu sama artinya tidak menghormati keputusan pemerintah dan para pekerja. Situasi tersebut juga tak lepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Pemko Pematangsiantar dan Pemkab Simalungun. Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pemko Medan, Syarif Armansyah Lubis mengatakan, karyawan atau buruh dapat menyampaikan keberatannya jika tetap bekerja pada Hari Buruh Internasional , namun tidak mendapatkan uang lembur.

“Bisa disampaikan langsung ke Kantor Dinsosnaker Medan di Jalan Wahid Hasyim,” katanya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemko Pematangsiantar Poltak Manurung mengklaim pihaknya sudah menyampaikan edaran kepada para pelaku usaha terkait Hari Buruh Internasional.

“ Para pelaku usaha sebenarnya sudah disurati,terkait libur Hari Buruh dan mengimbau supaya para pekerja diliburkan. Namun jika ada pelaku usaha yang tetap membuka usahanya dan mempekerjakan karyawannya, akan diberikan teguran,” ujar Poltak. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri menilai sudah sepantasnya memang ketika ada pekerja yang tetap bekerja pada hari libur nasional diberikan uang lembur.

Dia juga meminta agar Dinsosnaker Medan lebih mengawasi perusahaan agar merealisasikan pemberian uang lembur kepada karyawan yang bekerja kemarin. Sementara itu, dalam peringatan Hari Buruh International di Kota Medan yang dipusatkan di Kawasan Industri Medan (KIM), Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terlihat manortor bersama seribuan buruh mewakili 17 elemen.

Hadir juga terlihat Kapolda Sumut yang diwakili Dirbinmas Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Pol Heri Subiasuri, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aswin Sipayung, dan Dandim 0201/BS Letkol (Inf) Maulana Ridwan.

Sementara 17 elemen buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (GAPBSI) Sumut menyampaikan pernyataan sikap. Ada sepuluh butir pernyataan sikap yang disampaikan Gimin dari DPC F SP LEM SPSI Kota Medan mewakili 17 elemen buruh, yaitu menolak rencana penetapan upah sekali dalam lima tahun, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daya listrik (TDL) dan gas elpiji.

Mereka juga menuntu pelaksanaan jaminan pensiunan bagi pekerja/buruh per Juli 2015 dengan manfaat pensiun paling sedikit 75% dari upah terakhir dan iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Selain itu, buruh juga menolak diberlakukannya Permenhub No.60/2014 dan Permenhub No.53/2015 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, buruh harian lepas, dan outsourcing .

Buruh juga meminta agar pembangunan rumah murah untuk pekerja /buruh diwujudkan. Aksi sejumlah serikat buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (KGR SU) juga terjadi di depan kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol dan Bundaran Majestyk di Jalan Gatot Subroto. Dalam aksinya, mereka menuntut agar hak normatif dan kesejahteraan buruh segera dipenuhi.

Mereka menilai, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjukkan kebijakan yang berpihak kepada buruh. Justru menimbulkan kesulitan yang dialami buruh dengan menaikkan harga BBM, TDL dan elpiji. Sementara penghasilan yang diperoleh buruh tidak naik drastis. “Kami meminta agar kebijakan yang diberikan bukan menekan upah buruh, tapi bagaimana agar upah buruh lebih layak,” kata koordinator aksi, Eddi Irwansyah, kemarin.

Sementara Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 1992 Sumut Pahala Napitupulu mengatakan, pada 1 Mei kemarin, pihaknya memang hanya melakukan aksi dengan massa yang kecil.Namun pada Senin (4/5), aksi akan dilanjutkan dengan massa yang lebih besar. “Kami akan mendatangi kantor- kantor pemerintahan seperti, kantor gubernur, DPRD Sumut, DPRD Medan, kantor Wali Kota Medan dan kantor Disnakertrans Sumut. Biarkan saja, ada serikatburuh yang tidak ikut aksi. Tapi, kami tetap akan menjadi serikat buruh yang oposisi, membela nasib buruh,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah serikat buruh lainnya memilih untuk merayakan peringatan Hari Buruh Internasional dengan membuat kegiatan hiburan dan lucky draw. Namun, di acara tersebut, para buruh juga menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah di hadapan jajaran pemerintah yang diundang. Ketua KSBSI Edward Pakpahan mengakui, pihaknya memang tidak akan melakukan aksi unjuk rasa. Menurutnya, menyampaikan aspirasi di hadapan para pejabat pemerintah akan lebih didengarkan.

“Ini kan peringatan Hari Buruh, ya harus kami rayakan. Kami membuat acara hiburan dan lucky draw, tapi kami juga menyampaikan segala aspirasi kami kepada pemerintah. Kebetulan, kami mengundang pejabat pemerintah. Buat apa aksi, kalau tidak didengarkan juga. Dan, ada 14 serikat buruh yang tergabung di sini seperti, KSBSI, KIKES SBSI, PPMI, KBI, FBPN dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu peringatan Hari Buruh Internasional di daerah pada umumnya juga berlangsung lancar. Di Kabupaten Serdangbedagai, ribuan buruh menggelar aksi turun ke jalan, namun berlangsung damai. Bupati Soekirman sengaja mengajak ribuan buruh dari sejumlah organisasi buruh berolahraga gembira di Lapangan Bola Kaki Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Hal yang sama juga terlihat di Kota Rantauprapat. Puluhan anggota SBSI Kabupaten Labuhanbatumemperingati MayDay dengan cara berkonvoi menggunakan sepeda motor dan mobil di sejumlah ruas jalan di Rantauprapat.

Tuntut Penetapan 84 Item KHL

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ansory Siregar menuntut pemerintah segera mengubah standar kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item. Sebab, 60 item yang dipakai selama ini dinilai tidak akan bisa memperbaiki kesejahteraan buruh.

“Dasar tuntutan kita jelas, karena selama ini perusahaanperusahaan besar atau korporasi besar tidak mau sharing profit secara fair dalam bentuk upah layak. Semua masih berpegang pada batas upah terendah,” kata politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut III itu kepada wartawan, Jumat (1/5). Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo menambahkan, peringatan Hari Buruh Internasional tidak akan berhenti hanya pada libur nasional semata. Masih banyak tuntutan buruh yang harus dipenuhi pemerintah dalam memenuhi hak kesejahteraan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa mengatakan, secara keseluruhan kondisi di Medan dan Sumut kondusif. Tidak ada aksi sweeping yang sempat dikhawatirkan akan dilakukan untuk merayakan peringatan hari buruh tersebut.

Lia anggia nasution / eko agustyo fb/ irwan siregar / jelia amelida /frans marbun/ m rinaldi khair/ erdian wirajaya/s artana nasution