PPP Resah dengan Opsi Komisi II DPR
PPP Resah dengan Opsi Komisi II DPR
A
A
A
MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengutarakan keresahannya terkait wacana yang dilemparkan Komisi II DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu skenario pengakuan partai politik yang diterima dalam pendaftaran pilkada serentak.
Pasalnya, di salah satu poin dianjurkan untuk menggunakan keputusan pengadilan terakhir. “Opsi ketiga adalah memakai keputusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini yang jadi perhatian kita bahwa ada potensi undang-undang bakal dilanggar jika opsi ketiga ini dilakukan,” kata Romy, sapaan akrabMRomahurmuziy, saat memberikan sambutan di pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPP PPP Sumut VII di Hotel Garuda Plaza, Medan, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (25/4).
Seperti diketahui dalam keputusan terakhir PTUN Jakarta Timur (25/2), majelis hakim menerima gugatan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali dan Djan Faridz. Selain itu, majelis hakim membatalkan Surat KeputusanMenteriHukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusankubuRomy. Menurut Romy, beberapa undang-undang dan pasal-pasal berpotensi akan dilanggar.
Dia mengaskan putusan terakhir pengadilan tidak bisa dijadikan pedoman sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam salah satu pasal yang biasa disebut praduga keabsahan, sebuah keputusan tetap pada asalnya sampai ada keputusan lain yang menggugurkannya. Proses hukum yang masih berjalan mengenai dualisme kepemimpinan PPP tidak perlu dicampuradukkan dengan persoalan politik di DPR.
Apa yang disampaikan Komisi II hanya rapat konsultasi yang sifatnya memberikan masukan kepada KPU. KPU diharapkan tetap berada dalam independensinya dalam memutuskan bagaimana menangani pendaftaran partaipartai yang akan ikut pilkada nanti, terutama bagi yang masih memiliki dualisme kepemimpinan. Romy juga menegaskan di Sumut tidak ada dualisme kepemimpinan.
PPP yang sah dan asli hanya dipimpin oleh Fadly Nurzal dan sedang menyelenggarakan Muswil VI. Jika ada kepemimpinan yang lain, itu palsu. “Tidak perlu ada keraguan, ini yang asli. Kalau ada yang lain itu palsu karena tiba-tiba tanpa musyawarah langsung terbentuk kepengurusan. Jangan heran kalau di organisasi ada yang palsu, nabi saja ada kok yang palsu,” ucap Romy.
Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal juga menegaskan, di Sumut tidak ada perpecahan, apalagi dualisme kepemimpinan. Jika ada yang mengaku DPW PPP Sumut, itu hanya untuk hiburan. “Hanya untuk lucu- lucu. Ibarat main bola ada divisi utama dan divisi satu, lalu ada yang kaki ayam dan ada yang pakai sepatu. Nah , kita Alhamdulillah yang divisi utama dan pakai sepatu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly mengucapkan salam perpisahan setelah dua periode memimpin DPW PPP Sumut. Dia menyerahkan tongkat kepemimpinan pada kader PPP lainnya yang kemungkinan akan terpilih hari ini, Minggu (26/4). Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyampaikan harapannya kepada PPP agar mampu menjadi salah satu bagian dalam menjaga kondusivitas Sumut, terutama dalam menyambut pilkada serentak di 23 kabupaten/kota nanti.
Gatot menegaskan Sumut di tengah keberagaman etnis dan agama hampir tidak pernah sekalipun muncul konflik horizontal di masyarakat karena faktor politik dan agama. “Saya yakin itu bagian dari kontribusi PPP selama ini,” ujarnya.
M rinaldi khair
Pasalnya, di salah satu poin dianjurkan untuk menggunakan keputusan pengadilan terakhir. “Opsi ketiga adalah memakai keputusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini yang jadi perhatian kita bahwa ada potensi undang-undang bakal dilanggar jika opsi ketiga ini dilakukan,” kata Romy, sapaan akrabMRomahurmuziy, saat memberikan sambutan di pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPP PPP Sumut VII di Hotel Garuda Plaza, Medan, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (25/4).
Seperti diketahui dalam keputusan terakhir PTUN Jakarta Timur (25/2), majelis hakim menerima gugatan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali dan Djan Faridz. Selain itu, majelis hakim membatalkan Surat KeputusanMenteriHukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusankubuRomy. Menurut Romy, beberapa undang-undang dan pasal-pasal berpotensi akan dilanggar.
Dia mengaskan putusan terakhir pengadilan tidak bisa dijadikan pedoman sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam salah satu pasal yang biasa disebut praduga keabsahan, sebuah keputusan tetap pada asalnya sampai ada keputusan lain yang menggugurkannya. Proses hukum yang masih berjalan mengenai dualisme kepemimpinan PPP tidak perlu dicampuradukkan dengan persoalan politik di DPR.
Apa yang disampaikan Komisi II hanya rapat konsultasi yang sifatnya memberikan masukan kepada KPU. KPU diharapkan tetap berada dalam independensinya dalam memutuskan bagaimana menangani pendaftaran partaipartai yang akan ikut pilkada nanti, terutama bagi yang masih memiliki dualisme kepemimpinan. Romy juga menegaskan di Sumut tidak ada dualisme kepemimpinan.
PPP yang sah dan asli hanya dipimpin oleh Fadly Nurzal dan sedang menyelenggarakan Muswil VI. Jika ada kepemimpinan yang lain, itu palsu. “Tidak perlu ada keraguan, ini yang asli. Kalau ada yang lain itu palsu karena tiba-tiba tanpa musyawarah langsung terbentuk kepengurusan. Jangan heran kalau di organisasi ada yang palsu, nabi saja ada kok yang palsu,” ucap Romy.
Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal juga menegaskan, di Sumut tidak ada perpecahan, apalagi dualisme kepemimpinan. Jika ada yang mengaku DPW PPP Sumut, itu hanya untuk hiburan. “Hanya untuk lucu- lucu. Ibarat main bola ada divisi utama dan divisi satu, lalu ada yang kaki ayam dan ada yang pakai sepatu. Nah , kita Alhamdulillah yang divisi utama dan pakai sepatu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly mengucapkan salam perpisahan setelah dua periode memimpin DPW PPP Sumut. Dia menyerahkan tongkat kepemimpinan pada kader PPP lainnya yang kemungkinan akan terpilih hari ini, Minggu (26/4). Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyampaikan harapannya kepada PPP agar mampu menjadi salah satu bagian dalam menjaga kondusivitas Sumut, terutama dalam menyambut pilkada serentak di 23 kabupaten/kota nanti.
Gatot menegaskan Sumut di tengah keberagaman etnis dan agama hampir tidak pernah sekalipun muncul konflik horizontal di masyarakat karena faktor politik dan agama. “Saya yakin itu bagian dari kontribusi PPP selama ini,” ujarnya.
M rinaldi khair
(ars)
Explore More