Parkir Liar Sulit Diberantas, Manajer Pelayanan Parkir Ini Pasrah
Rabu, 22 April 2015 - 05:32 WIB
Parkir Liar Sulit Diberantas, Manajer Pelayanan Parkir Ini Pasrah
A
A
A
JAKARTA - Penindakan terhadap parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ternyata tidak membuat jera pemilik kendaraan bermotor. Kawasan Jakarta Pusat menjadi salah satu menjamurnya parkir liar.
Keberadaan parkir liar masih snagat mudah dijumapi di sejumlah lokasi di antaranya Pasar Baru, kolong flyover Roxy, Kebon Kacang, Tanah Abang dan Kebon Sirih. Manajer Pelayanan Parkir Jakarta Pusat, Gatot Budi mengatakan, sudah berbagai upaya dilakukan untuk meniadakan parkir liar.
Namun kenyataannya masyarakat terus kucing-kucingan. Artinya ketika ada petugas, kawasan tersebut steril. Tetapi, ketika petugas sudah tidak ada, parkir liar kembali muncul.
"Kita juga sudah memberikan pekerjaan layak untuk para juru parkir liar. Kenyataannya mereka kembali ke jalan," kata Gatot Budi, Selasa 21 April kemarin. Menurut Gatot, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena kekurangan personel.
Dia melanjutkan, seluruh pegawai di satuan pelayanan parkir bukanlah PNS sehingga tidak ada tunjangan kinerja daerah. Sehingga pengawasan hanya bisa dilakukan pada jam kerja. "Kita pesimis bisa mengurangi parkir liar," tuturnya.
Keberadaan parkir liar masih snagat mudah dijumapi di sejumlah lokasi di antaranya Pasar Baru, kolong flyover Roxy, Kebon Kacang, Tanah Abang dan Kebon Sirih. Manajer Pelayanan Parkir Jakarta Pusat, Gatot Budi mengatakan, sudah berbagai upaya dilakukan untuk meniadakan parkir liar.
Namun kenyataannya masyarakat terus kucing-kucingan. Artinya ketika ada petugas, kawasan tersebut steril. Tetapi, ketika petugas sudah tidak ada, parkir liar kembali muncul.
"Kita juga sudah memberikan pekerjaan layak untuk para juru parkir liar. Kenyataannya mereka kembali ke jalan," kata Gatot Budi, Selasa 21 April kemarin. Menurut Gatot, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena kekurangan personel.
Dia melanjutkan, seluruh pegawai di satuan pelayanan parkir bukanlah PNS sehingga tidak ada tunjangan kinerja daerah. Sehingga pengawasan hanya bisa dilakukan pada jam kerja. "Kita pesimis bisa mengurangi parkir liar," tuturnya.
(whb)
