Alokasi Anggaran Diduga Di-Mark Up
Kamis, 16 April 2015 - 09:11 WIB
Alokasi Anggaran Diduga Di-Mark Up
A
A
A
PANGANDARAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Pj Bupati Kabupaten Pangandaran menemukan indikasi penggelembungan (mark up) anggaran oleh pemkab.
Sekretaris Pansus LKPj Solehudin mengatakan, setelah dokumen LKPj Pj bupati tahun anggaran 2014 yang diterima DPRD dianalisis dan diuji petik, terdapat indikasi penggelembungan terutama pada bidang kebudayaan. Penggelembungan itu dinilainya cukup besar dari program pengelolaan keragaman budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp560,251 juta.
“Untuk itu, kami akan menyampaikan rekomendasi kepada kepada Pj Bupati Pangandaran berupa catatan strategis yang sifatnya memberikan saran dan masukan atau koreksi terhadap kebijakan umum pemerintah daerah, penggunaan keuangan daerah, penyelenggara urusan pemerintah daerah juga penyelenggaraan tugas pembantu dan penyelenggara tugas umum pemerintahan,” pungkas Solehudin.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Jajang Mustopa mengungkapkan, penyerahan hasil analisis dokumen dan uji pe ti k akan diserahkan kepada DPRD pada sidang istimewa dalam waktu dekat. “Pa da 2014, pendapatan da erah sebesar Rp681, 73 miliar, dengan realisasi sebesar Rp647, 938 miliar atau sekitar 95%. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dianggarkan Rp46,323 miliar. Namun hanya tercapai sebesar Rp32,476 miliar atau 70.11%,” kata Jajang.
Setelah 15 hari kerja, lanjut dia, pansus LKPj menilai ada beberapa program yang terkesan dipaksakan dan terlalu berlebihan dalam penggunaan anggarannya.“Kegiatan tersebut hanya sebatas fasilitas dan pengembangan, maka dari itu kami tim pansus menilai, program yang dilaksanakan bidang kebudayaan kurang tepat dengan kepentingan masyarakat,” pungkas Jajang.
Syamsul ma’arif
Sekretaris Pansus LKPj Solehudin mengatakan, setelah dokumen LKPj Pj bupati tahun anggaran 2014 yang diterima DPRD dianalisis dan diuji petik, terdapat indikasi penggelembungan terutama pada bidang kebudayaan. Penggelembungan itu dinilainya cukup besar dari program pengelolaan keragaman budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp560,251 juta.
“Untuk itu, kami akan menyampaikan rekomendasi kepada kepada Pj Bupati Pangandaran berupa catatan strategis yang sifatnya memberikan saran dan masukan atau koreksi terhadap kebijakan umum pemerintah daerah, penggunaan keuangan daerah, penyelenggara urusan pemerintah daerah juga penyelenggaraan tugas pembantu dan penyelenggara tugas umum pemerintahan,” pungkas Solehudin.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Jajang Mustopa mengungkapkan, penyerahan hasil analisis dokumen dan uji pe ti k akan diserahkan kepada DPRD pada sidang istimewa dalam waktu dekat. “Pa da 2014, pendapatan da erah sebesar Rp681, 73 miliar, dengan realisasi sebesar Rp647, 938 miliar atau sekitar 95%. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dianggarkan Rp46,323 miliar. Namun hanya tercapai sebesar Rp32,476 miliar atau 70.11%,” kata Jajang.
Setelah 15 hari kerja, lanjut dia, pansus LKPj menilai ada beberapa program yang terkesan dipaksakan dan terlalu berlebihan dalam penggunaan anggarannya.“Kegiatan tersebut hanya sebatas fasilitas dan pengembangan, maka dari itu kami tim pansus menilai, program yang dilaksanakan bidang kebudayaan kurang tepat dengan kepentingan masyarakat,” pungkas Jajang.
Syamsul ma’arif
(ftr)
