Presiden Korut Kim Jong Un Batal Hadir

Rabu, 15 April 2015 - 09:35 WIB
Presiden Korut Kim Jong...
Presiden Korut Kim Jong Un Batal Hadir
A A A
BANDUNG - Delegasi Korea Utara (Korut) dipastikan hadir dalam acara puncak peringatan ke-60 KAA pada 24 April.

Delegasi Korut rencananya akan dipimpin oleh Ketua Presidium Komite Rakyat Kim Yong Nam mewakili pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un yang batal hadir. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Kemenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir saat pembentukan Pusat Kajian Asia Afrika (PKAA) dan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika kemarin.

“Korut jadi dateng delegasinya. Kim Jong Un tidak (batal hadir). Kami harapkan pada tingkat presiden,” kata Fachir. Fachir menuturkan Korea Utara akan menjadi bagian dari 109 negara Asia Afrika yang akan menghadiri gelaran peringatan KAA. Hingga saat ini, 70 delegasi dipastikan menghadiri acara tersebut.

“Semua ada 109 negara Asia dan Afrika yang diundang, 55 negara dari Asia dan 54 dari Afrika. Up date data terbaru, 70 de legasi memastikan hadir. Untuk kepala negara sekitar 20-an. Sebelum 24 April 2015, mungkin mereka (para delegasi) bisa jalan-jalan ke Tangkuban Parahu, Kawah Putih, Pasar Baru, dan tempat lain.” “Minggu depan nanti akan ada kepastian siapa delegasi yang datang duluan ke Bandung,” ujar Fachir.

Dia mengungkapkan, dalam rangkaian gelaran KAA sejak 19-24 April, setidaknya ada tiga dokumen yang dihasilkan dari pertemuan ini. Pertama, Bandung Message (pesan Bandung). Kedua, kerja sama selatan-selatan (negara berkembang). Ketiga, khusus mengenai Pales tina.

“Baik secara politis atau kapasitas, saya pikir Palestina akan tetap menjadi fokus. Untuk Bandung message, pesan-pesan yang ingin kami sam pai kan terutama aspek pembangunan, seperti keamanan, sosial, politik, dan ekonomi,” ungkap dia Kemarin.

Kemenlu menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembentukan Pusat Kajian Asia Afrika dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Naskah MoU ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu Dr Darmansjah Djumala dan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad.

Polda Kerahkan 4.510 Personel

Sebanyak 4.510 personel Pol da Jabar akan diterjunkan untuk mengamankan acara puncak peringatan KAA pada 24 April 2015 mendatang di Kota Bandung. Kapolda meminta kepada seluruh personel menyiapkan mental dan fisik saat bertugas mengamankan peringatan KAA nanti.

Meski hanya satu hari, namun kredibilitas Kota Bandung, Jabar, dan Indonesia sebagai tuan rumah dipertaruhkan di mata dunia. Polda Jabar, ujar Iriawan, siap untuk melakukan pengaman khusus untuk delegasi dari Korea Utara dan Tiongkok. “Kami ada pengamanan khusus kepada negara tersebut (Korea Utara), termasuk Presiden RRC (Tiongkok),” kata Iriawan saat apel gelar pasukan Operasi Caraka Lodaya 2015 di Lapangan Gasibu, Jalan Doponegoro, kemarin.

Disinggung tentang antisipasi aksi teror, Kapolda menyatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus. Dengan bantuan Densus 88 Antiteror, tim khusus itu akan melakukan deteksi dini. “Kami sudah membuat tim khusus untuk antisipasi itu. Kami meminta back up dari Densus 88 dan mulai sekarang mereka sudah bergerak di lapangan,” tutur Kapolda.

Menurut Iriawan, wilayah Sukabumi, Cianjur dan Priangan menjadi pusat perhatian dalam mengantisipasi tindakan teror tersebut. “Cukup jauh memang tapi tetap kami antisipasi, karena pergerakan mereka juga tentu tak tiba-tiba tapi dengan fase-fase.,” imbau Iriawan.

Libur Harus Izin Presiden

Usulan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk meliburkan siswa sekolah, pegawai negeri sipil (PNS), dan menetapkan 24 April sebagai hari libur, kemungkinan sulit terwujud. Pasalnya Pemkot Bandung harus mendapatkan izin dari Presiden terutama jika ingin meliburkan PNS.

Plh Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya baru mendapat informasi hanya anak sekolah yang akan libur saat acara peringatan KAA di Kota Bandung. Tetapi bagi PNS dan pegawai lain tetap bekerja seperti biasa.

Iwa menegaskan bila memang Emil sapaan akrab Wali Kota Bandung akan meliburkan seluruh PNS di Kota Bandung, pemkot harus mendapatkan izin dari Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Untuk menetapkan libur harus ada keputusan dari pemerintah,” kata Iwa di Gedung Sate.

Menurut dia, selain PNS, libur untuk pegawai BUMN atau BUMD juga harus sesuai intruksi kepala negara. Tetapi, Pemprov Jabar siap mendukung penuh keputusan Presiden jika mengizinkan meliburkan PNS pada 24 April mendatang.

Dian rosadi/ Agie permadi/ Yugi prasetyo
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.1939 seconds (0.1#10.140)