DIY Sukses Entaskan 5.419 Warga Miskin
DIY Sukses Entaskan 5.419 Warga Miskin
A
A
A
YOGYAKARTA - DPRD DIY meminta Pemda DIY agar lebih serius menekan angka kemiskinan di DIY. Pendataan harus lebih detail sehingga program bisa tepat sasaran dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan.
Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj_) Gubernur 2014 (BA 6/- 2015) DPRD DIY Sudarto mengatakan, sepanjang 2014 Pemda DIY mampu menekan angka kemiskinan sekitar 5.419 jiwa. “Itu capaian yang bagus, tapi bisa lebih dimaksimalkan,” katanya saat membacakan catatan dan rekomendasi kepada Pemda DIY dalam Rapat Paripurna LKPj Gubernur 2014 di DPRD DIY, kemarin.
Anggaran yang dikucurkan Pemda DIY untuk program dan kegiatan pengentasan kemiskinan terbilang besar. Namun, berhubung pendataannya kurang detail sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. “Kami minta pendataannya lebih detail, mana yang diberi kail dan mana yang diberi ikan,” kata politikus PDIP itu.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X berjanji akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD DIY. “Yang disampaikan baru paparan, kami akan lihat detailnya. Tentu akan terus diperbaiki (program pengentasan kemiskinan),” ujarnya. Sultan mengatakan dalam LKPj 2014 ini, Pemda DIY memfokuskan pada 11 prioritas antara lain birokrasi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Khusus pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas pada tahun ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, Pemda DIY tetap fokus pada pengentasan kemiskinan. Namun, program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mulai 2016 mendatang dihapus.
BKK merupakan program bantuan Rp1 juta untuk setiap satu rumah tangga sasaran (RTS). Program ini berlangsung selama tiga tahun anggaran mulai 2013-2015.“Mulai Tahun 2016, program BKK sudah tidak ada,” katanya. Menurut dia, sebenarnya konsep program BKK bagus., namun pelaksanaannya kurang baik. “Hasil evaluasinya seperti itu. Akhirnya mulai 2016 diganti dengan program baru,” ujarnya.
Program BKK yang berlangsung tiga tahun dengan mengucurkan lebih dari Rp113 miliar dana APBD, tapi hasil capaian dalam mengentaskan kemiskinan kurang signifikan. Menurut Tavip, bukan berarti program BKK tidak membuahkan hasil dalam rangka pengentasan kemiskinan. Setidaknya dalam tiga tahun berjalan, angka kemiskinan yang sebelumnya 16% turun menjadi 14,55%. “Memang melambat,” katanya.
Ridwan anshori
Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj_) Gubernur 2014 (BA 6/- 2015) DPRD DIY Sudarto mengatakan, sepanjang 2014 Pemda DIY mampu menekan angka kemiskinan sekitar 5.419 jiwa. “Itu capaian yang bagus, tapi bisa lebih dimaksimalkan,” katanya saat membacakan catatan dan rekomendasi kepada Pemda DIY dalam Rapat Paripurna LKPj Gubernur 2014 di DPRD DIY, kemarin.
Anggaran yang dikucurkan Pemda DIY untuk program dan kegiatan pengentasan kemiskinan terbilang besar. Namun, berhubung pendataannya kurang detail sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. “Kami minta pendataannya lebih detail, mana yang diberi kail dan mana yang diberi ikan,” kata politikus PDIP itu.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X berjanji akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD DIY. “Yang disampaikan baru paparan, kami akan lihat detailnya. Tentu akan terus diperbaiki (program pengentasan kemiskinan),” ujarnya. Sultan mengatakan dalam LKPj 2014 ini, Pemda DIY memfokuskan pada 11 prioritas antara lain birokrasi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Khusus pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas pada tahun ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, Pemda DIY tetap fokus pada pengentasan kemiskinan. Namun, program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mulai 2016 mendatang dihapus.
BKK merupakan program bantuan Rp1 juta untuk setiap satu rumah tangga sasaran (RTS). Program ini berlangsung selama tiga tahun anggaran mulai 2013-2015.“Mulai Tahun 2016, program BKK sudah tidak ada,” katanya. Menurut dia, sebenarnya konsep program BKK bagus., namun pelaksanaannya kurang baik. “Hasil evaluasinya seperti itu. Akhirnya mulai 2016 diganti dengan program baru,” ujarnya.
Program BKK yang berlangsung tiga tahun dengan mengucurkan lebih dari Rp113 miliar dana APBD, tapi hasil capaian dalam mengentaskan kemiskinan kurang signifikan. Menurut Tavip, bukan berarti program BKK tidak membuahkan hasil dalam rangka pengentasan kemiskinan. Setidaknya dalam tiga tahun berjalan, angka kemiskinan yang sebelumnya 16% turun menjadi 14,55%. “Memang melambat,” katanya.
Ridwan anshori
(bbg)
Explore More