115 Ribu Warga Bantul Kehilangan Jamkesta
Rabu, 01 April 2015 - 18:00 WIB
115 Ribu Warga Bantul Kehilangan Jamkesta
A
A
A
BANTUL - Jatah Jaminan Kesehatan Perkotaan (Jamkesta) di Kabupaten Bantul, tahun ini turun drastis. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya memberi jatah Jamkesta sekitar 85 ribu orang. Padahal tahun lalu, alokasi Jamkesta untuk Kabupaten Bantul mencapai 200 ribu orang.
Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Bantul, Djoko Sulasno Nimpuno membenarkan penurunan alokasi Jamkesta tersebut. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui alasan mengapa ada penurunan kuota .
"Kami juga belum melakukan langkah antisipasi atau strategi menyiasati penurunan kuota ini. Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi,” paparnya, Rabu (1/4/2015).
Dikatakan, Jamkesta tersebut terdiri dari dua macam jaminan kesehatan, masing-masing Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan sistem Coordination Of Benefit (COB).
" Yaitu jaminan dengan pembagian dana penjamin dari tingkat II dan tingkat I. Penurunan alokasi tersebut tentu akan membuat pusing Pemerintah Kabupaten Bantul," sebut Djoko.
Djoko menduga, penurunan alokasi tidak hanya terjadi di Bantul, tetapi juga di kabupaten lain. Kemungkinan besar jika ada penurunan alokasi Jamkesta, maka nantinya akan ada penambahan anggaran untuk menanggulanginya.
Tahun lalu, Pemkab Bantul merogoh kocek sebesar Rp14,5 miliar untuk Jamkesda. “Dengan Jamkesta ini sebenarnya dijamin maksimal Rp15 juta selama setahun. Tahun ini kami belum tahu akan turun atau tidak,” tambahnya.
Sebenarnya lanjut Djoko, tahun ini pihak BKK menargetkan sekitar 500 ribu warga Bantul tercover jaminan kesehatan. Hanya saja, dengan penurunan tersebut maka angka 500 ribu kemungkinan besar akan direvisi.
"Apalagi, selama ini belum semua warga Bantul tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga jaminan kesehatan lain masih diperlukan," terangnya.
Anggota Komisi D, DPRD Bantul, Sigit Nursyam berharap penurunan kuota tersebut, merupakan hasil verifikasi data ulang bukan karena masalah biaya. Karena selama ini ditengarai banyak warga pemegang kartu jaminan kesehatan.
"Jika terkait biaya, pihaknya belum berkoordinasi dengan BKK, sehingga belum bisa melaksanakan antisipasi," sebutnya.
Sigit mengatakan, sebenarnya berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah warga yang tidak tercover jaminan kesehatan hanya sekitar 69.200 orang atau sekitar 7,45%.
Warga yang sudah tercover JKN, Jamkesos ataupun Jamkesda sudah 93%, sehingga jumlahnya sebenarnya tidak terlalu signifikan jika akan diberi kartu jaminan.“Kalau target 2019 semua warga tercover jaminan kesehatan, saya rasa tidak sulit,” paparnya.
Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Bantul, Djoko Sulasno Nimpuno membenarkan penurunan alokasi Jamkesta tersebut. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui alasan mengapa ada penurunan kuota .
"Kami juga belum melakukan langkah antisipasi atau strategi menyiasati penurunan kuota ini. Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi,” paparnya, Rabu (1/4/2015).
Dikatakan, Jamkesta tersebut terdiri dari dua macam jaminan kesehatan, masing-masing Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan sistem Coordination Of Benefit (COB).
" Yaitu jaminan dengan pembagian dana penjamin dari tingkat II dan tingkat I. Penurunan alokasi tersebut tentu akan membuat pusing Pemerintah Kabupaten Bantul," sebut Djoko.
Djoko menduga, penurunan alokasi tidak hanya terjadi di Bantul, tetapi juga di kabupaten lain. Kemungkinan besar jika ada penurunan alokasi Jamkesta, maka nantinya akan ada penambahan anggaran untuk menanggulanginya.
Tahun lalu, Pemkab Bantul merogoh kocek sebesar Rp14,5 miliar untuk Jamkesda. “Dengan Jamkesta ini sebenarnya dijamin maksimal Rp15 juta selama setahun. Tahun ini kami belum tahu akan turun atau tidak,” tambahnya.
Sebenarnya lanjut Djoko, tahun ini pihak BKK menargetkan sekitar 500 ribu warga Bantul tercover jaminan kesehatan. Hanya saja, dengan penurunan tersebut maka angka 500 ribu kemungkinan besar akan direvisi.
"Apalagi, selama ini belum semua warga Bantul tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga jaminan kesehatan lain masih diperlukan," terangnya.
Anggota Komisi D, DPRD Bantul, Sigit Nursyam berharap penurunan kuota tersebut, merupakan hasil verifikasi data ulang bukan karena masalah biaya. Karena selama ini ditengarai banyak warga pemegang kartu jaminan kesehatan.
"Jika terkait biaya, pihaknya belum berkoordinasi dengan BKK, sehingga belum bisa melaksanakan antisipasi," sebutnya.
Sigit mengatakan, sebenarnya berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah warga yang tidak tercover jaminan kesehatan hanya sekitar 69.200 orang atau sekitar 7,45%.
Warga yang sudah tercover JKN, Jamkesos ataupun Jamkesda sudah 93%, sehingga jumlahnya sebenarnya tidak terlalu signifikan jika akan diberi kartu jaminan.“Kalau target 2019 semua warga tercover jaminan kesehatan, saya rasa tidak sulit,” paparnya.
(nag)
