Buku Pendidikan Islam di Bandung Berisi Paham Radikalisme
Minggu, 29 Maret 2015 - 16:59 WIB
Buku Pendidikan Islam di Bandung Berisi Paham Radikalisme
A
A
A
BANDUNG - Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang didalamnya diduga memuat paham radikalisme beredar di Bandung. Sebanyak 440 buku ditemukan beredar di kelas XI SMA Negeri 9 Bandung. Disinyalir, buku ini telah dipegang siswa se-Jawa Barat sejak Agustus 2014.
Wakil Kepala SMAN 9 Bandung Iwan Hermawan mengatakan, buku itu masih tersisa di perpustakaan sekolah. Pasalnya buku itu merupakan buku paket yang didistribusikan oleh pemerintah pusat.
"Namun, saya cek buku itu sudah masuk sekolah sejak tahun lalu. Dan kemungkinan besar sudah didistribusikan juga kepada siswa," timpalnya saat ditemui wartawan di SMAN 9 Bandung, baru-baru ini.
Menurutnya, ketika ramai pemberitaan beredar buku sejenis di Surabaya, Jawa Timur, dia sempat mengeceknya.
Namun, materi itu tidak ditemukan atau pun ada laporan dari guru lainnya. Diakuinya, setelah adanya informasi soal buku tersebut di Indramayu, pihaknya langsung memeriksa sekolahnya dan ternyata buku tersebut memang masih ada.
"Setelah muncul informasi ada di Indramayu, saya periksa ternyata buku yang sama ada di sekolah saya," ungkapnya yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) itu.
Iwan meminta, pemerintah daerah segera menariknya. Dia menyebutkan konten di salah satu halaman itu tidak tepat penyampaiannya. Dikhawatirkan, malah akan menjerumuskan siswa untuk mengikuti paham radikalisme.
"Di sekolah memang tidak ada penyelia buku. Tapi ke depan, mungkin bisa dibentuk dengan melibatkan orang tua siswa dan komite," ungkap Iwan.
Buku merupakan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014 setebal 206 halaman.
Buku itu diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK. Kontributor naskah itu adalah Mustahdi dan Mustakim.
Sedangkan penelaahnya, Yusuf A Hasan dan Muh Saerozi. Buku itu dinyatakan telah lolos seleksi oleh penyelia penerbitan yakni Pusat Kurikulum Perbukuan Balitbang, Kemdikbud. Bahkan dalam buku tersebut ada kata pengantar dari Mendikbud saat itu, Mohammad Nuh.
Pada Bab 10 Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam halaman 170, dipaparkan tentang pemikiran tokoh pembaharu Islam.
Salah satunya ajaran ketauhidan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam beberapa poin ajarannya, umat Islam diperbolehkan membunuh orang yang tidak menyembah Allah tanpa menjabarkannya secara detil.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman meminta kepala sekolah mengeceknya. "Kami akan menarik buku itu bila ditemukan di sekolah. Hal itu sesuai dengan kebijakan yang ada," katanya.
Informasi itu telah disampaikan Asep ke seluruh dinas pendidikan di Jawa Barat. Asep menyebutkan guru-guru dapat memanfaatkan sumber lain yang lebih sesuai untuk siswa.
Diakui Asep, dinas tidak memiliki penyelia untuk buku paket. Itu kewenangan pusat. "Kami lebih mengakomodir buku-buku muatan lokal karena buku paket diseleksi oleh pemerintah pusat," katanya.
Menurut Asep, pemerintah pusat terutama Kemdikbud dapat merancang ulang struktur penyusunan hingga seleksi konten buku dengan ketat.
Asep juga menyarankan seleksi ketat dan pelatihan harus rutin diberikan pada calon penulis.
"Sehingga mereka akan menjadi penulis yang teruji yang memahami kaidah sosiologis, psikologis, dan politis dalam menyusun buku," tandasnya.
Wakil Kepala SMAN 9 Bandung Iwan Hermawan mengatakan, buku itu masih tersisa di perpustakaan sekolah. Pasalnya buku itu merupakan buku paket yang didistribusikan oleh pemerintah pusat.
"Namun, saya cek buku itu sudah masuk sekolah sejak tahun lalu. Dan kemungkinan besar sudah didistribusikan juga kepada siswa," timpalnya saat ditemui wartawan di SMAN 9 Bandung, baru-baru ini.
Menurutnya, ketika ramai pemberitaan beredar buku sejenis di Surabaya, Jawa Timur, dia sempat mengeceknya.
Namun, materi itu tidak ditemukan atau pun ada laporan dari guru lainnya. Diakuinya, setelah adanya informasi soal buku tersebut di Indramayu, pihaknya langsung memeriksa sekolahnya dan ternyata buku tersebut memang masih ada.
"Setelah muncul informasi ada di Indramayu, saya periksa ternyata buku yang sama ada di sekolah saya," ungkapnya yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) itu.
Iwan meminta, pemerintah daerah segera menariknya. Dia menyebutkan konten di salah satu halaman itu tidak tepat penyampaiannya. Dikhawatirkan, malah akan menjerumuskan siswa untuk mengikuti paham radikalisme.
"Di sekolah memang tidak ada penyelia buku. Tapi ke depan, mungkin bisa dibentuk dengan melibatkan orang tua siswa dan komite," ungkap Iwan.
Buku merupakan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014 setebal 206 halaman.
Buku itu diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK. Kontributor naskah itu adalah Mustahdi dan Mustakim.
Sedangkan penelaahnya, Yusuf A Hasan dan Muh Saerozi. Buku itu dinyatakan telah lolos seleksi oleh penyelia penerbitan yakni Pusat Kurikulum Perbukuan Balitbang, Kemdikbud. Bahkan dalam buku tersebut ada kata pengantar dari Mendikbud saat itu, Mohammad Nuh.
Pada Bab 10 Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam halaman 170, dipaparkan tentang pemikiran tokoh pembaharu Islam.
Salah satunya ajaran ketauhidan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam beberapa poin ajarannya, umat Islam diperbolehkan membunuh orang yang tidak menyembah Allah tanpa menjabarkannya secara detil.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman meminta kepala sekolah mengeceknya. "Kami akan menarik buku itu bila ditemukan di sekolah. Hal itu sesuai dengan kebijakan yang ada," katanya.
Informasi itu telah disampaikan Asep ke seluruh dinas pendidikan di Jawa Barat. Asep menyebutkan guru-guru dapat memanfaatkan sumber lain yang lebih sesuai untuk siswa.
Diakui Asep, dinas tidak memiliki penyelia untuk buku paket. Itu kewenangan pusat. "Kami lebih mengakomodir buku-buku muatan lokal karena buku paket diseleksi oleh pemerintah pusat," katanya.
Menurut Asep, pemerintah pusat terutama Kemdikbud dapat merancang ulang struktur penyusunan hingga seleksi konten buku dengan ketat.
Asep juga menyarankan seleksi ketat dan pelatihan harus rutin diberikan pada calon penulis.
"Sehingga mereka akan menjadi penulis yang teruji yang memahami kaidah sosiologis, psikologis, dan politis dalam menyusun buku," tandasnya.
(sms)
