Jakarta Semakin Macet, Pemerintah Terkesan Pasrah
Sabtu, 28 Maret 2015 - 06:52 WIB
Jakarta Semakin Macet, Pemerintah Terkesan Pasrah
A
A
A
JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin parah dan seolah tidak lagi mengenal waktu. Penumpukan kendaraan bermotor sudah menjadi pemandangan sehari-hari.
Kondisi jalan-jalan di Jakarta semakin parah pada jam-jam tertentu, yakni pagi dan sore hari saat masyarakat memulai dan selesai beraktivitas.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga tidak menampik kemacetan lalu lintas merupakan dampak dari pembangunan.
Menurut dia, dampak itu muncul akibat pemerintah dan pelaksana pembangunan kurang melakukan koordinasi. (Baca: Proyek Jalan Layang Buat Tendean Macet)
Dia yakin pemerintah sebagai regulator memiliki berbagai cara alternatif dalam mengatasi kemacetan akibat proyek pembangunan.
Misalnya, kata dia, rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan jalur satu arah. Bisa juga dengan membuat aturan mengubah jam kerja pegawai. "Pemerintah juga bisa menyediakan bus-bus gratis di setiap titik kemacetan," kata Nirwono, Jumat 27 Maret 2015.
Dengan penyediaan bus gratis, kata dia, diharapkan bisa mendorong agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke alat transportasi umum. "Namun yang terjadi saat ini pemerintah seperti pasrah dalam mengatasi dampak dari pembangunan," kata Nirwono.
Dia menyarankan pemerintah membuat rencana pembanguan yang terjadwal, tidak tumpang tindih seperti saat ini. "Di Jakarta saat ini pembangunan dipusatkan di Selatan. Padahal masih banyak wilayah Jakarta yang membutuhkan pembangunan," katanya.
Kondisi jalan-jalan di Jakarta semakin parah pada jam-jam tertentu, yakni pagi dan sore hari saat masyarakat memulai dan selesai beraktivitas.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga tidak menampik kemacetan lalu lintas merupakan dampak dari pembangunan.
Menurut dia, dampak itu muncul akibat pemerintah dan pelaksana pembangunan kurang melakukan koordinasi. (Baca: Proyek Jalan Layang Buat Tendean Macet)
Dia yakin pemerintah sebagai regulator memiliki berbagai cara alternatif dalam mengatasi kemacetan akibat proyek pembangunan.
Misalnya, kata dia, rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan jalur satu arah. Bisa juga dengan membuat aturan mengubah jam kerja pegawai. "Pemerintah juga bisa menyediakan bus-bus gratis di setiap titik kemacetan," kata Nirwono, Jumat 27 Maret 2015.
Dengan penyediaan bus gratis, kata dia, diharapkan bisa mendorong agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke alat transportasi umum. "Namun yang terjadi saat ini pemerintah seperti pasrah dalam mengatasi dampak dari pembangunan," kata Nirwono.
Dia menyarankan pemerintah membuat rencana pembanguan yang terjadwal, tidak tumpang tindih seperti saat ini. "Di Jakarta saat ini pembangunan dipusatkan di Selatan. Padahal masih banyak wilayah Jakarta yang membutuhkan pembangunan," katanya.
(dam)
