Warga Ancam Blokade Jalan
Rabu, 25 Maret 2015 - 12:44 WIB
Warga Ancam Blokade Jalan
A
A
A
KENDAL - Sikap Pemerintah Kabupaten Kendal yang terkesan tutup mata dengan kerusakan jalan membuat warga gerah. Mereka mengancam memblokade jalan jika kerusakan tersebut tidak segera ditangani. “Jangan salahkan warga kalau nanti jalan yang rusak itu berubah menjadi kebun dengan banyak tanaman.
Karena memang layak untuk ditanami. Wong jalan kok seperti sawah,” kata Suparno, 43, warga Kecamatan Ngampel, kemarin. Semestinya pemerintah tidak perlu menunggu keluhan warga terkait jalan rusak karena dapat ditinjau secara langsung. Selain itu, kerusakan jalan sudah menjadi faktor utama kemunduran Kabupaten Kendal di beberapa sektor.
“Seperti perekonomian, keamanan dan kenyamanan, bahkan pendidikan tidak bisa berkembang karena sejumlah in frastruktur penghubung (jembatan dan jalan) rusak. Ini yang menghambat anak-anak sekolah,” paparnya. Kalau pemerintah tidak mengambil langkah untuk memperbaiki jalan maka warga berencana akan memblokir jalan. Apalagi kerusakan jalan tersebut mayoritas disebabkan aktivitas truk tambang galian C yang selama ini menyetor retribusi ke pemerintah.
Slamet, 39, warga Kecamatan Kaliwungu menambahkan, pemerintah juga abai memperhatikan fasilitas lampu penerang jalan. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi kecelakaan dan tindak kejahatan. “Banyak jalan rusak, dan juga tidak memiliki penerangan yang cukup. Warga punya hak untuk bepergian dengan aman dan nyaman,” katanya. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Prapto Utono menyebutkan, dari total 720 kilometer panjang jalan yang ada, sebanyak 468 kilometer di antaranya mengalami kerusakan atau sekitar 65%.
Karena itu, pihaknya telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kendal segera melakukan pendataan jalan rusak sekaligus menentukan sistem perbaikan dan anggaran yang dibutuhkan. “Bappeda harus turun kelapangan untuk mendata titik mana yang rusak. Nantinya juga untuk melihat mana saja yang harus di beton atau di aspal karena itu menyangkut anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.
Perbaikan jalan memang harus menjadi prioritas pemkab mengingat kondisinya yang rusak parah, dan hampir terlihat di tiap wilayah. “Perbaikan jalan harus segera dilakukan. Banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah, tapi jalan menjadi prioritas,” tandas Prapto.
Wikha setiawan
Karena memang layak untuk ditanami. Wong jalan kok seperti sawah,” kata Suparno, 43, warga Kecamatan Ngampel, kemarin. Semestinya pemerintah tidak perlu menunggu keluhan warga terkait jalan rusak karena dapat ditinjau secara langsung. Selain itu, kerusakan jalan sudah menjadi faktor utama kemunduran Kabupaten Kendal di beberapa sektor.
“Seperti perekonomian, keamanan dan kenyamanan, bahkan pendidikan tidak bisa berkembang karena sejumlah in frastruktur penghubung (jembatan dan jalan) rusak. Ini yang menghambat anak-anak sekolah,” paparnya. Kalau pemerintah tidak mengambil langkah untuk memperbaiki jalan maka warga berencana akan memblokir jalan. Apalagi kerusakan jalan tersebut mayoritas disebabkan aktivitas truk tambang galian C yang selama ini menyetor retribusi ke pemerintah.
Slamet, 39, warga Kecamatan Kaliwungu menambahkan, pemerintah juga abai memperhatikan fasilitas lampu penerang jalan. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi kecelakaan dan tindak kejahatan. “Banyak jalan rusak, dan juga tidak memiliki penerangan yang cukup. Warga punya hak untuk bepergian dengan aman dan nyaman,” katanya. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Prapto Utono menyebutkan, dari total 720 kilometer panjang jalan yang ada, sebanyak 468 kilometer di antaranya mengalami kerusakan atau sekitar 65%.
Karena itu, pihaknya telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kendal segera melakukan pendataan jalan rusak sekaligus menentukan sistem perbaikan dan anggaran yang dibutuhkan. “Bappeda harus turun kelapangan untuk mendata titik mana yang rusak. Nantinya juga untuk melihat mana saja yang harus di beton atau di aspal karena itu menyangkut anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.
Perbaikan jalan memang harus menjadi prioritas pemkab mengingat kondisinya yang rusak parah, dan hampir terlihat di tiap wilayah. “Perbaikan jalan harus segera dilakukan. Banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah, tapi jalan menjadi prioritas,” tandas Prapto.
Wikha setiawan
(bhr)
